Analisis Kebijakan Perencanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Kediri)

Dishubkominfo Kota Kediri. Hal ini dikarenakan dalam PP Nomor 43 Tahun 1993 belum diatur adanya kerjasama mengenai pelaksanaan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas antar berbagai dinas atau perangkat daerah yang saling terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 diterjemahkan oleh Dishubkominfo Kota Kediri, bahwa kebijakan ini memiliki tujuan secara umum untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta sasaran kebijakan ditujukan bagi para pengguna jalan maupun penyedia jasa angkutan massal. Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Dhoho dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan yang cenderung dipilih untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan di sisi jalan yaitu melarang kendaraan barang bongkar muat MST 5 ton pada jam 06.00 sampai dengan 22.00. selanjutnya melarang kendaraan roda empat untuk parkir di sepanjang ruas Jalan Dhoho dan diharuskan memarkir di gedung parkir yang telah disediakan. Saran yang diajukan peneliti adalah hendaknya pelaksanaan kebijakan PP Nomor 32 Tahun 2011 dilakukan secara utuh dengan melakukan koordinasi antar pihak terkait sesuai dengan perincian tugas dan wewenang yang jelas di dalam PP tersebut meliputi koordinasi antara Dishubkominfo, Kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum. Hendaknya untuk kedepannya dibentuk sebuah tim Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang di dalamnya terdiri dari masing-masing instansi yang disebutkan di dalam PP Nomor 32 Tahun 2011. Hendaknya inventarisir dan analisis permasalahan transportasi dilakukan di semua ruas jalan sebagai langkah preventif yang ada dalam wilayah kerja Dishubkominfo Kota Kediri, baik yang menjadi prioritas maupun belum menjadi prioritas dilaksanakannya manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengidentifikasi sebelum terjadinya masalah transportasi