Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Dengan Perspektif Intergovernmental Cooperation (Studi Pada Kebijakan Perubahan Rute Trayek Bus Mini Mojokerto-Pasuruan)

Penelitian ini dilakukan karena ketertarikan peneliti atas demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan oleh para supir bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan terhadap Peraturan Bupati Mojokerto no. 42 tahun 2009 tentang Pengaturan Jaringan Trayek Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek Kota Mojosari. Demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan supir bus mini berdampak pada penumpang bus mini yang berasal dari berbagai kota, yang antara lain kota Mojokerto dan Pasuruan, serta kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Dampak selanjutnya dari pengimplementasian kebijakan tersebut adalah munculnya sengketa rute trayek antara pihak bus mini dengan lyn MM. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk memandang kebijakan pengalihan rute bus dengan perspektif Intergovernmental Cooperation sebagai suatu alternatif solusi di bidang kebijakan pengaturan transportasi umum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah; a) bagaimana implementasi kebijakan pengalihan trayek Bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan tersebut dan bagaimanakah perspektif intergovernmental cooperation dapat diterapkan dalam kebijakan pengalihan trayek Bus mini. Tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk menganalisis dari penyajian data adalah a) model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle dan b) teori Intergovernmental Cooperation dalam bidang transportasi yaitu Coordination of Transportation . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara