Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Skripsi ini mengkaji tentang pengembangan sumber daya manusia di pedesaan sebagai bagian dari studi pengembangan kapasitas. Kajian dilakukan pada pelatihan penumbuhan dan pengembangan jiwa kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Malang yang berlokasi di Jl. Raya Langsep No. 7 Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pelatihan penumbuhan dan pengembangan jiwa kewirausahaan, dampak pelatihan terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan kelompok masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan, perengakat desa, dan kelompok masyarakat wirausaha dan analisis data dilakukan dengan teknik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persiapan pelatihan penumbuhan dan pengembangan jiwa kewirausahaan telah berjalan dengan baik, terbukti dari Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP), Temu Karya, Penyusunan Modul atau materi, Pelaksanaan pelatihan dan Evaluasi Pelatihan yang terdiri dari (a) evaluasi selama pelatihan, meliputi; evaluasi refleksi, harian, belajar, pre tespos tes, dan (b) monitoring dan evaluasi pasca pelatihan serta dampak yang dihasilkan dari pelatihan tersebut terbukti dengan peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan, perubahan sikap masyarakat dan keberdayaan kelompok masyarakat desa Bumiaji setelah mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil penilitan ini, (1) Saran kepada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang dalam penyelenggaraan pelatihan sebaiknya ada program pendampingan untuk mengembangkan hasil yang pernah tercapai dari pelatihan sebelumnya. (2) masyarakat sudah merasakan betul dampak keberhasilan pelatihan dari keberdayaan ekonomi yang di alami, sebaiknya pemerintah daerah lebih respon terhadap usaha yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan. (3) Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat agar lebih selektif dalam pemanggilan peserta pelatihan sehingga materi-materi yang akan diberikan lebih tepat sasaran