Pelaksanaan Asas Diskresi Administratif Dalam Pelayanan Publik (studi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

Diskresi menjadi isu krusial dalam pelayanan publik seiring adanya tuntutan kepada aparat birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel kepada publik. Karena Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan adminstrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang. Prisnsip dalam diskresi menyatakan bahwa pelanggaran atau tindakan penyimpangan prosedur tidak perlu terlalu dipermasalahkan, sepanjang tindakan yang diambil tetap pada koridor Visi dan misi organisasi serta tetap dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Malang sedangkan situsnya berada di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang. Sumber data primernya diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat bantu yaitu interview guide dan perangkat penunjang. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu: (1) Pengetahuan Aparat Birokrasi Tentang Asas Diskresi Administratif Dalam Pelayanan Publik, Indikasi Terjadinya diskresi atau freies Ermessen, Sikap tindak diambil atas inisiatif sendiri, Kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang penting dan mendesak (2) Pelayanan Publik, yang didalamya menguraikan Jenis layanan, standart pelayanan, kualitas pelayanan, akuntabilitas (pertanggung jawaban) pelayanan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) asas diskresi secara konseptual telah dimiliki oleh aparat birokrasi dan sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, hanya saja kendala yang paling sering terjadi adalah pada bentuk dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya asas diskresi ini diketahui benar-benar membantu petugas untuk memberikan pelayanan dan mengambil sikap serta memecahkan persoalan tanpa harus menunggu sikap atau tindakan dari atasan. (b) pelayanan publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan setiap tahunnya, beberapa upaya peningkatan pelayanan dilakukan salah satunya adalah dengan kebebasan bertindak yang dimiliki oleh masing-masing aparatnya. Selain itu penerapan sistem stelsel pasif yang menjadikan masyarakat sebagai pengamat dan penilai kualitas pelayanan dirasa cukup efektif. Dengan demikian Asas Diskresi merupakan kebebasan bertindak yang dimiliki oleh aparat negara untuk melakukan suatu tindakan atas inisiatif sendiri tanpa melupakan payung hukum diatasnya, terdapat keterkaitan yang kuat dalam pelaksanaan asas diskresi terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada msyarakat