Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perijinan (Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo)

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya keluhan mengenai perijinan di masyarakat, bahwa pelayanan perijinan terlalu rumit dan sulit. Sehingga perlu adanya reformasi administrasi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kebijakan pelayananterpadu satu pintu merupakan salah satu bentuk reformasi yang telah dilakukan.Namun dari kebijakan tersebut masih banyak pelayanan yang belum tersentuhperbaikan dan tetap menimbulkan protes dari masyarakat. Dari latar belakangtersebut maka peneliti ingin meneliti seperti apa reformasi administrasiPemerintah Daerah yang telah dilakukan pada Kantor Penananaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dan seperti apa dampak yang ditimbulkan. Sehingga dapat memberikan kontribusi akademis dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep-konsep Ilmu Administrasi khususnya mengenai reformasi administrasi dan memberikan kontribusi praktis yang menjadi masukan (input) bagi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, hal tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih mendalam serta bisa memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat terkait pelayanan perijinan. Adapun fokus penelitian yaitu reformasi administrasi yang terdiri dari struktur, prosedur, tingkah laku, sarana dan prasarana, dan dampak dari reformasi yang terdiri atas kesederhanaan, kejelasan, akurasi, keamanan dan kenyamanan. Sedangkan analisis data yang digunakan yakni menggunakan analisis domain dari Spradley. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan reformasi administrasi pemerintah daerah dalam pelayanan perijinan. Reformasi administrasi pemerintah daerah yang telah dilakukan yakni pertama berdasarkan struktur, dengan merubah kelembagaan pengurusan perijinan menjadi pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dimana sebelumnya pengurusan perijinan tidak dilakukan pada satu tempat melainkan di satuan kerja-satuan kerja yang berbeda. Yang kedua mereformasi pada prosedur perijinan, mekanisme perijinan cukup sederhana dengan datang mengurus berbagai perijinan pada kantor perijinan saja, pada persyaratan biaya dan ketepatan waktu sudah cukup jelas dan mudah dimengerti sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga tingkah laku, sikap para pegawai atau petugas kantor pelayanan perijinan sudah memenuhi kriteria disiplin, ramah, dan sopan dalam menjalankan tugas maupun melayani pemohon ijin. Selanjutnya yang kelima sarana dan prasarana, fasilitas yang disediakan sudah cukup lengkap dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Namun pada toilet masih belum terawat dan terjaga kebersihannya. Adapun dampak yang ditimbulkan dilihat dari kesederhanaan, kejelasan, akurasi, serta keamanan dan kenyamanan sudah terpenuhi namun pada kejelasan masih terdapat kekurangan yakni masih ada petugas yang dalam menyampaikan informasi terutama mengenai persyaratan masih ada yang belum jelas, dalam artian informasi yang diberikan hanya secara umum dan kurang mendetail. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Perijinan di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo telah dilakukan dengan baik dengan melihat hasil reformasi berdasarkan struktur, prosedur, tingkah laku, sarana dan prasarana serta melihat dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dapat dilakukan dengan memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang kurang layak, memberikan pelatihanpelatihan khusus kepada pegawai secara berkala, memberikan penghargaan kepada petugas pelayanan apabila memberikan pelayanan dengan baik, serta menyediakan fasilitas pelayanan perijinan secara online