Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang).

Rumah adalah kebutuhan penting bagi semua orang dan merupakan kebutuhan primer dalam tingkat kebutuhan. J umlah penduduk yang semakin bertambah membuat permintaan rumah sebagai tempat tinggal pun bertambah . Saat ini harga tempat tinggal tidaklah murah melainkan mahal. Kesulitan akan tempat tinggal sangat dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama pada masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat yang baru menikah dengan penghasilan yang cukup. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan tempat tinggal adalah melalui bank. Produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ada dua macam yaitu kredit perseorangan dan kredit umum/korporasi. Salah satu kredit perseorangan yang ditetapkan untuk melayani kebutuhan pelanggan dalam hal memenuhi kebutuhan tempat tinggal adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam penyaluran kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak terlepas dari tunggakan kredit, maka dari itu BTN harus memiliki cara alternatif dalam meminimalisirkan kredit bermasalah dengan cara menerapkan sistem dan prosedur penyaluran kredit khususnya sistem dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang serta pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dalam meminimalisisrkan kredit bermaslah. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang telah sesuai dengan pengawasan intern yang baik serta unsur-unsur pengendalian kredit yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari personel yang kompeten, pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas, prosedur dan otorisasi yang dilakukan oleh pejabat bank tersebut, kontrol fisik aktiva dan catatan, pemeriksaan pekerjaan secara indipendent. Pada struktur organisasi terdapat satu orang yang merangkap dua jabatan yaitu Consumer Deputy Branch Manager dan Commercial Deputy Branch Manager , petugas yang kurang teliti dalam melihat pengisian formulir permohonan kredit, belum adanya pemeriksaan atau inspeksi mendadak, dan penyimpanan berkas-berkas pemohon kredit disimpan pada ruangan yang aman serta tidak sembarang orang yang bisa memasuki ruangan penyimpanan dokumen-dokumen tersebut. Keimpulan dari penelitian ini adalah pengawasan intern yang meliputi unsur-unsur pengendalian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang sudah baik karena tingkat NPL ( non performing loan) KPR Bersubsidi-BTN di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu 5%, namun kredit masalah masih ditemukan, hal ini dikarenakan kurang telitinya petugas pada saat mengumpulkan data dan informasi calon pemohon serta terdapat faktor-faktor yang menyebabkan debitur mangkir dari kewajiban membayar angsuran, faktor-faktor tersebut digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor debitur, sebaiknya pihak perbankan lebih mensosialisasikan kepada sasaran masyarakat yang dituju sehingga masyarakat dapat mengetahui gambaran KPR Bersubsidi dan pada saat permohonan kredit hingga membayar angsuran kredit pemohon dapat mengetahui prosedur pemberian kredit