Rencana Tata Ruang Kota Dalam Pengembangan Kawasan Permukiman (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo).

Penelitian ini dilakukan atas dasar kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan permukiman Serta adanya Kebutuhan penyediaan permukiman di Kabupaten Situbondo sifatnya cukup mendesak, terutama pasca bencana banjir yang melanda Kabupaten Situbondo pada Tahun 2006 silam. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Situbondo disebutkan bahwa belum meratanya pembangunan di Kabupaten Situbondo di sebabkan karena belum lengkapnya fasilitas – fasilitas umum yang ada di tiap – tiap kecamatan. Hanya Satuan Wilayah Pembangunan saja yang dijadikan masyarakat dalam memilih lokasi permukiman. Fokus / Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Situbondo dalam pengembangan kawasan permukiman? 2. Faktor-faktor apa aja yang berperan dalam pengembangan kawaan permukiman?. Dengan permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pembangunan kawasan permukiman Kabupaten Situbondo dengan standar dalam RTRW Kabupaten Situbondo, dan mendeskripsikan serta menganalisa faktor- faktor yang menghambat pengembangan tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan interview, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan di Badan Perencanaan Kabupaten Situbondo dan Dinas Kebersihan dan Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Situbondo. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Huberman, yang terfokus pada kegiatan analisis untuk menindaklanjuti data yang telah diproses dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan RTRW masih menemukan banyak hambatan. Banyaknya Hambatan Tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu permasalahan lahan yang akan dijadikan kawasan permukiman, biaya yang terbatas, faktor koordinasi baik terhadap masyarakat maupun terhadap Instansi – Instansi yang terkait serta kurang memadainya personalia / SDM yang ada. Kemudian untuk mengatasi permaalahan tersebut, pemerintah mengharapkan peran serta investor dan Masyarakat guna nantinya dapat bekerja sama dalam mengatasi permaalahan yang ada seperti ketersediaan lahan, yang dimana nantinya masyarakat diharapkan bersedia menjual tanahnya guna mensuksekan pengembangan kawasan permukiman