Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan dalam Rangka Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (studi di Kantor Satuan Po

Arus urbanisasi yang semakin meningkat meyebabkan banyak masyarakat pedesaan yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Karena sebagian besar masyarakat pedesaan yang mencari pekerjaan ini memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah atau kurang memadai, maka mereka memilih pekerjaan di sektor infomal yaitu menjadi pedagang kaki lima (PKL). Gambaran keadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan berbagai problema perkotaan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan karena banyak trotoar dikuasai oleh para pedagang kaki lima, terlihat kumuh dan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum seperti taman, yang digunakan sebagai tempat berdagang oleh para pedagang kaki lima dan ketidakteraturan arus lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pemda untuk menata dan membina PKL. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro, bagaimana penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan dalam rangka penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penataan pedagang kaki lima. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menagani proses penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah dan kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian di atas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan dalam rangka penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro adalah dengan penataan lokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro serta juga membuat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro. Faktor penghambat internal pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penataan pedagang kaki lima adalah semakin bertambahnya jumlah PKL setiap hari baik dari Kabupaten Bojonegoro maupun dari luar Kabupaten Bojonegoro, seringnya PKL berpindah-pindah lokasi berjualan, para PKL juga sangat sulit untuk mau menempati tempat atau lokasi yang sudah ditetapkan dalam Perda dengan alasan jauh dari keramaian dan kurang terpadunya SKPD yang menagani masalah pedagang kaki lima. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah adanya opini dari masyarakat terhadap Satpol PP, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum, rendahnya SDM masyarakat dalam berwirausahaa dan kurangnya pembinaan peningkatkan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanganan secara serius terhadap permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan komunikasi antara pemda dengan para PKL, Pemda harus mempunyai sikap yang tegas, pemda harus meyediakan lahan khusus untuk para PKL dan pemda harus membantu PKL dalam hal permodalan serta pemda harus mengawasi pelaksanaan yang berkaitan dengan proses penataan PKL agar tujuan dari proses penataan PKL itu dapat tercapai