Pelaksanaan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita)

Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa pada tahun 2009 telah dikeluarkan kebijakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI) berupa pola pengelolaan pertanahan dalam suatu program yang disebut program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA). Munculnya kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab segala tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang optimal dan informasi secara cepat serta memperbaiki citra buruk pelayanan yang diberikan oleh BPN. Selama ini kinerja dari BPN secara nasional dan BPN Jawa Timur secara regional dianggap kurang maksimal, efektif dan efisien. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai luas wilayah berkisar 351.872,62 hektar dengan jumlah penduduk berjumlah 2.419.822 jiwa, dan mempunyai kondisi topografi daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl). Pola pengelolaan pertanahan dalam program LARASITA sangat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Malang mengingat kondisi fisik dan wilayahnya seperti yang digambarkan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di kabupaten Malang tidak berjalan dengan baik, terbukti dengan kecilnya kontribusi program LARASITA terhadap legalisasi bidang tanah di Kabupaten Malang pada tahun 2010. Selain itu dalam pelaksanaan program LARASITA pada tahun 2010 sebagian besar permohonan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Malang tidak dapat diselesaikan oleh tim LARASITA. Hal ini dikarenakan faktor penghambat yang berasal dari dalam maupun dari luar atau masyarakat. Faktor penghambat yang berasal dari dalam yang dirasa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan yaitu karena dana pelaksanaan program LARASITA belum dianggarkan dan peralatan program LARASITA yang kurang berkualitas dan kurang lengkap untuk melaksanakan program LARASITA sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam peraturan LARASITA. Faktor penghambat yang berasal dari luar atau masyarakat yaitu kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi yang rendah, sehingga kesiapan dari masyarakat kurang yang mengakibatkan pemenuhan persyaratan yang lamban, hal ini menjadikan kinerja dari tim LARASITA menjadi lamba