Reformasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro)

Penelitian ini dilakukan karena setelah lahirnya reformasi pada tahun 1998 diharapkan akan ada perubahan di segala aspek kehidupan termasuk pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik sebelum reformasi terkesan kurang baik, sehingga dengan adanya reformasi besar harapan masyarakat agar pelayanan publik yang diberikan semakin berkualitas. Namun setelah 10 tahun Reformasi berjalan masih terdapat banyak permasalahan di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik belum dapat berjalan dengan baik sesuai harapan dari reformasi. Berdasarkan aturan dari menteri pendayagunaan aparatur negara, seharusnya pelayanan publik dilakukan dengan baik, memudahkan masyarakat yang akan menerima layanan mulai dari prosedur yang mudah, akurasi pelayanan yang tepat sasaran, adanya kejelasan dan kepastian serta jenis pelayanan yang diberikan. Pelayanan publik dalam hal perijinan selama ini masih dilayani beberapa instansi dan terkesan kurang efektif dan masih berbelit – belit yang seharusnya bisa dilayani dalam satu pintu agar memudahkan masyarakat yang mengurus berbagai macam perijinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, hal tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih mendalam serta bisa memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat terkait pelayanan perijinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal perijinan. Pada tahun 2009 berdirilah badan Perijinan yang memberikan pelayanan berbagai perijinan yang sebelumnya pelayanan perijinan masih dilayani oleh beberapa instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan lain sebagainya. Perubahan struktur dan fungsi organisasi di Badan Perijinan telah sesuai dengan kebutuhan dari organisasi untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mekanisme dan Prosedur organisasi dalam pemberian pelayanan sudah cukup jelas. Koordiasi antar pegawai ataupun bagian dalam Badan Perijinan juga terjalin dengan baik karena dalam memberikan pelayanan ada keterkaitan dari berbagai macam bagian atau pegawai bahkan dengan instansi lain. Etika organisasi di Badan Perijinan sudah cukup baik, karena pegawai berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat walaupun tidak ada sebuah aturan yang tertulis dalam memberikan pelayanan sehingga pegawai hanya berpegang pada Visi Misi dan Motto dari organisasi. Sedangkan Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan mengikuti berbagai macam pendidikan dan latihan juga seminar yang ada. Peningkatan kualitas pelayanan setelah adanya reformasi dapat dilihat dari Jenis pelayanan yang diberikan yaitu ada 36 jenis pelayanan perijinan yang dilayani dalam satu pintu oleh Badan Perijinan. Akurasi pelayanan yang diberikan cukup baik bahkan ada kompensasi apabila jadwal yang ditentukan tidak sesuai. Dalam menerima pelayanan mayarakat juga mendapat kejelasan dan kepastian. Serta respon masyarakat yang cukup baik karena Badan Perijinan selalu mengadakan riset dari pelayanan yang diberikan untuk mengetahui kepuasan masyarakat