Penerapan Sistem Informasi Dalam Pelayanan Perijinan Terpadu Untuk Mempermudah Akses Perijinan Bagi Masyarakat : Studi Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tenga

Penelitian ini dilakukan atas dasar keluhan masyarakat umum dan kalangan dunia usaha mengenai proses pelayanan perijinan oleh pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan umum secara keseluruhan menjadi buruk. Ketidak jelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pada akhirnya menjadi tinggi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan sistem informasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas. (2) Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada dalam penerapan Sistem Informasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan dan menganalis penerapan sistem informasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas. (2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem informasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Adapun tekhnik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi atas segala fenomena dan keterangan sumber data terkait. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Dalam Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas sudah cukup baik jika ditinjau dari prosedur yang tidak berbelit-belit dan juga persyaratan yang yang ditetapkan cukup jelas sehingga tidak membingungkan masyarakat. Selain itu upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik juga cukup bagus, misalnya dengan ditetapkannya standar minimal pelayanan untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pembinaan sumber daya manusia. Sedangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan sudah cukup baik, walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaan pelayanannya tetapi hal itu masih bisa di atasi oleh pegawai Kantor Pelayanan Terpadu