Proses Rekrutmen Elit Parpol Perempuan Dalam Keterwakilan di DPRD Kota Malang,

Pemilu 2009 telah memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik di tingkat lokal maupun nasional. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen elit politik perempuan, tingkat proposionalitas keterwakilan perempuan, motif parpol dalam rangka memenuhi keterwakilan di DPRD Kota Malang. Kajian teori yang dikemukakan dalam penelitian ini mencakup fungsi, tujuan, proses, sistem, hubungan proses rekrutmen politik dengan administrasi publik, demokrasi partisipatif, demokrasi keterwakilan, dan keterlibatan parpol dalam rekrutmen politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Malang, sumberdata diperoleh dari perwakilan anggota partai politik berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi dari berbagai sumber. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan model analisis interaktif data Miles dan Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi Hasil penelitian menunjukan bahwa proses rekrutmen elit politik perempuan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku hal ini ditunjukan dengan data rata-rata diatas 30% keterwakilan perempuan di masing-masing partai politik terkecuali PDIP dan PKB yang hampir mencapai 30%, dan di tambah lagi terdapat persyaratan dari masing-masing partai politik. Proporsionalitas keterwakilan elit politik perempuan menunjukan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan politik belum proporsional, terlihat dari jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2005-2007 dan 2010 yang jumlahnya tetap didominasi oleh perempuan. Sedangkan keterwakilan di DPRD kota malang sekitar 29% dengan calon tetap dari masing-masing partai tidak membandingkan tingkat keterwakilan yang sesuai dengan jumlah penduduk Kota Malang. Motif Parpol dalam merekrut elit perempuan cenderung mengarah untuk memenuhi kuota yang ditetapkan oleh undang-undang tetapi tidak melepas tingkat kredibilitas calon elit politik perempuan hal ini terlihat dari besarnya jumlah calon tetap masing-masing partai di beberapa dapil yang tidak memenuhi kuota dan tingkat pendidikan masing-masing anggota dewan terpilih yang sesuai untuk menjalankan perannya. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut disarankan perlunya memperketat persyaratan keterlibatan elit politik perempuan agar kredibilitas dalam menyuarakan aspirasi rakyat dapat dipenuhi. Agar proses rekrutmen tidak hanya dilakukan dalam kadernya sendiri untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD karena persyaratan yang dilakukan ini rawan akan penurunan kualitas wakil rakyat yang duduk di anggota dewan pada khususnya perempuan