Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Gelandangan di Kabupaten Malang ( Studi pada Kebijakan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Malang),

Gelandangan di Kabupaten Malang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya urbanisasi dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, menyebabkan banyak dari mereka yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan gelandangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Malang?, 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan?, 3) Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberdayakan gelandangan.. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. 3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kapala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kabupaten Malang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan UPT Gelandangan dan Pengemis. Wawancara dan observasi juga dilakukan dengan gelandangan yang ada di Kabupaten Malang. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang gelandangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang tentang gelandangan dapat dibagi dua, yaitu keputusan kebijakan dan pernyataan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang tentang gelandangan antara lain; rehabilitasi sosial, memfungsikan kantong-kantong atau penampungan gelandangan, dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Malang dengan UPT Gelandangan dan Pengemis. Adapun dalam implementasinya kebijakan-kebijakan tersebut ada yang dapat dilaksanakan dan belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan faktor pendukung implementasi kebijakan, yaitu: sumber-sumber yang cukup tersedia (staf dan insentif), struktur birokrasi yang jelas, komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan (Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial) dan UPT khusus gelandangan, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Dan faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu: isi kebijakan, dukungan dari gelandangan, anggaran dan logistik, dan jangkauan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang gelandangan, ada kebijakan yang dapat diimplementasikan dan ada pula yang belum dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan gelandangan. Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan lebih tanggap terhadap permasalahan kemiskinan yang ada di daerahnya khususnya untuk permasalahan gelandangan. Misalnya dengan membuat peraturan bupati atau peraturan daerah yang mengatur dalam pemberdayaan gelandangan, mendirikan LIPOSOS (Lingkungan Pondok Sosial) di Kabupaten Malang yang berfungsi untuk tempat singgah sementara gelandangan yang ada di Kabupaten Malang. Pemerintah provinsi lebih memaksimalkan anggaran dan logistik untuk UPT Gelandangan dan Pengemis agar proses pelayanan dan rehabilitasi gelandangan lebih maksimal