Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Humas Sekretariat Daerah Kota Malang)

Penelitian ini merupakan suatu studi yang menyoroti permasalahan restrukturisasi organisasi di dalam Badan Publik terkait pelayanan informasi publik. Restrukturisasi di dalam Badan Publik tersebut bertujuan, membangun serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik secara baik sehingga dapat diakses dengan mudah. Restrukturisasi tersebut diwujudkan dengan ditunjuknya seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Badan Publik. Ditunjuknya PPID merupakan bentuk Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi UU KIP sangat penting guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik ( good governance ). Dengan begitu diharapkan terwujud transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Publik. Ketiga hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat dalam era reformasi seperti sekarang ini. Suatu era yang ingin mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis salah satu pertandanya adalah adanya jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik. Jaminan masyarakat untuk dapat mengakses informasi dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Badan Publik. Hal ini sesuai dengan UU KIP yang menggariskan bahwa seluruh Badan Publik di Negara ini merupakan badan pelaksana implementasi pelayanan informasi publik. Itu artinya seluruh Badan Publik di negara ini merupakan ujung tombak terlaksananya keterbukaan informasi publik. Badan Publik tersebut meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri. Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana disebutkan di atas menyambut baik diterbitkannya UU KIP. Dengan jalan Pemkot Malang membuat peraturan mengenai prosedur layanan informasi publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang No 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Perwal Malang No 50 Tahun 2010 ini mengatur tentang penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan informasi di lingkungan Pemda, BUMD dan Satuan Pendidikan di Kota Malang. Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai salah satu Badan Publik atau SKPD di lingkungan Pemkot Malang, telah menindaklanjuti Perwal tersebut dengan menunjuk seorang PPID Pembantu. PPID Pembantu di lingkungan Sekda Kota Malang dijabat oleh Kepala Bagian Humas. PPID Pembantu tersebut bertugas menyediakan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, medokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi di Sekda Kota Malang sebagaimana diatur dalam Perwal. Di dalam menjalankan tugas tersebut Kabag Humas dibantu oleh para bawahannya sebagaimana dalam struktur organisasi Humas. Sejauh ini Humas Sekda Kota Malang telah berusaha dengan baik untuk mengimplementasikan UU KIP, namun masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dalam upaya mewujudkan implementasi kebijakan secara sempurna. Pertama, tugas-tugas pelayanan informasi publik di Humas kurang terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kedua, komunikasi dan koordinasi terkait pelayanan informasi publik oleh Humas masih terdapat hambatan. Ketiga, di Humas masih terdapat kesukaran-kesukaran teknis dalam hal pelayanan informasi publik. Keempat, Humas kurang memperhatikan kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai dalam pelayanan informasi publik. Kelima, terdapat kendala dalam keterpaduan hierarki antara Humas dengan instansi pelaksana pelayanan informasi publik lain di lingkungan Pemkot Malang