Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Malang)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi Legislasi. Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Namun perubahan konstitusional tersebut belum mampu mendorong produktivitas DPRD Kota Malang dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah yang pro dengan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kantor DPRD Kota Malang. Sumber data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini antara lain: (1) Kinerja Anggota DPRD Kota Malang dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Kota Malang Periode 2009-2014 belum cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator input : dimana biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan Perda masih cukup tinggi. Sedangkan proporsi hak inisiatif belum dimanfaatkan dengan baik. Indikator output: Kuantitas Perda yang ditargetkan atau realisasi pembuatan Perda belum memenuhi target karena dari produk hukum daerah yang dihasilkan yang semestinya mencapai 68 Perda dari periode masa kerja 2009-2011, ternyata masih 53 Perda yang dihasilkan. Untuk indikator. proses: dalam pembuatan perda masih mengacu pada perundangan-perundangan pusat dan tata tertib DPRD Kota Malang, namun belum sepenuhnya aturan tersebut dilakukan dengan benar. outcome: tingkat kualitas perda yang dihasilkan belum sesuai dengan ketepatan dalam menampung aspirasi masyarakat Kota Malang. Adapun kendala-kendala yang menghambat kinerja anggota DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi legislasi adalah saluran informasi atau ruang publik masih relatif lemah dan belum memiliki Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sebagai landasan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA). Saran dari peneliti, demi meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan produk hukum yang pro rakyat, maka dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, anggota DPRD harus melalui kegiatan komunikasi politik efektif dan efisien dengan pendekatan lembaga mediasi. Perlu dilakukannya pengefisienan dana untuk pembahasan Perda dengan cara mengurangi kunjungan kerja atau studi banding ke daerah yang telah berhasil menerapkan Perda yang sama. Dan perlu membuat Program Legislasi Daerah (PROLEGDA), melakukan evaluasi serta pengawasan rerhadap anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya