Manajemen Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan timur),

Penelitian ini mengambil judul tentang "Manajemen Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung, Prov Kaltim )". Dengan rumusan masalah bagaimanakah Manajemen Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tana Tidung dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya fokus penelitian ini adalah manajemen pembangunan infrastruktur Jalan di kabupaten Tana Tidung: yang meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengadaan Tenaga Kerja/Pegawai (Staffing) , Pemberian Perintah ( Directing ), Pengkoordinasian (Coordinating) , Pelaporan ( Reporting) dan Penganggaran ( Budgeting) . Dan faktor kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembagunan infrastruktur adalah pembebasan lahan, sumber daya manusia, letak geografis kabupaten tana tidung dan anggaran dana. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pembangunan infrastruktur yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan mengetahui serta mendeskripsikan kendala-kendala dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara studi pustaka ( library study ), observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan (planning) telah dilaksanakan secara tepat. Proses pengorganisasian ( organizing) telah memberikan dukungan atas proses pencapaian yang akan dilakukan. Pelaksanaan pengadaan tenaga kerja /pegawai ( staffing) dalam menjalankan kegiatan pemerintahan belum memiliki para pegawai yang ahli di bidangnya masing-masing baik secara kuantitas maupun kualitas. Kebijakan pengembangan para pegawai ( directing ) belum memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan program secara maksimal Proses pelaksanaan Pengkoordinasian (coordinating) pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tana Tidung lebih meningkatkan sistem pengawasan atau pengontrolan atas kegiatan yang dilakukan.. Pelaporan ( Reporting) atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa proses pelaporan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penganggran ( Budgeting) dapat diketahui bahwa dalam proses penyusunan anggaran terjadi defisit anggaran karena masih kurang baiknya perencanaan anggaran yang di gunakan. Pembebasan lahan menjadi suatu kendala pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jalan di kabupaten tana tidung, karena sebagian besar wilayah di kabupaten tana tidung ini adalah hutan yang di kelola oleh BUMN dan Sumber daya manusia di kabupaten tana tidung sangat kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Dan tidak di dukungnya Letak geografis tana tidung yang wilayah adalah dataran tinggi dan juga jauh sehingga menghambat proses pembangunan yang di laksanakan.serta ketersediaan anggaran yang kurang karena pemerintah masih berharap pada APBD. Berdasarkan hasil analisis maka peneliti mengajukan saran yaitu diharapkan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam melaksanakan program pembangunan. Pemerintah juga perlu melakukan penyusunan rencana program pembangunan yang terarah, meningkatkan sarana dan prasarana, serta monitoring agar proses pembangunan infrasruktur jalan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dihindari