Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mewujudkan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang).

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor terpenting dalam suatu organisasi, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya aparatur yang ada di sektor pemerintahan turut bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Upaya untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi, produktivitas kerja yang tinggi, serta sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat, semua itu hanya dapat dilaksanakan dengan tergantung dari kemampuan sumber daya manusianya untuk berfikir kritis dan profesional dalam bidangnya, sehingga diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur. Penelitian yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mewujudkan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil” ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktifitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, kemudian ditarik suatu kesimpulan umum terhadap data dan fakta tersebut. Hasil penelitian menunjukkan aktifitas pengembangan kapasitas SDM di Kabupaten Malang yang berupa diklat untuk tenaga profesional meliputi diklat teknis, diklat fungsional, diklat prajabatan, dan diklat kepemimpinan. Pengembangan kapasitas SDM yang lainnya di Kabupaten Malang berupa kondisi kerja meliputi sarana dan prasarana, hubungan antar pegawai dan hubungan antara pimpinan dengan staff dan pengembangan kapasitas SDM di Kabupaten Malang yang berupa gaji. Faktor pendukung yaitu adanya peraturan pemerintah dan adanya tuntutan masyarakat. Faktor penghambat adalah penugasan tidak tepat dan keterbatasan anggaran. Pelaksanaan diklat telah memenuhi tahapan-tahapan diklat sebagaimana dalam teorinya Millen. Berdasarkan data tentang sarana dan prasarana, memperlihatkan peningkatan kuantitas dan kualitas, meskipun masih diperlukan pemenuhan pemancar radio dan belum tersedianya sarana yang cukup untuk penyimpanan data arsip perorangan Pegawai Negeri Sipil. Hubungan antar pegawai menunjukkan hubungan yang baik yang tercermin dari adanya keterkaitan antar pegawai ketika melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Hubungan antara pimpinan dengan staff juga mengindikasikan suatu hubungan yang baik yang terlihat dari adanya jaminan yang diberikan oleh pimpinan kepada staff. Mengenai gaji, gaji sudah diatur dalam peraturan tersendiri sehingga penurunan maupun kenaikan gaji harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Kabupaten Malang seharusnya melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan yaitu penyediaan pemancar radio dan sarana secara memadai harus leluasa, agar dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dapat cepat, tepat dan akurat; 2) Dalam melaksanakan tugasnya seharusnya para aparatur ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga profesional dalam menyelesaikan tugasnya dan profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; 3) pengelolaan anggaran yang ada seharusnya dilakukan dengan cara yang benar dan tepat sasaran, agar tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan