Alternatif Kebijakan Penataan Permukiman Kumuh di Kota Malang: Perspektif Stakeholders,

Penelitian ini dilakukan atas dasar terjadinya kegagalan kebijakan penataan permukiman kumuh di Kota Malang. Kebijakan tidak terimplementasikan dengan baik . Hal ini terjadi karena dalam perumusan kebijakan mengunakan pendekatan top-down atau teknokratik dan tidak melakukan proses deliberatif dengan melibatkan stakeholders . Selama ini kebijakan publik yang menggunakan pendekatan top-down (teknokratik) dan tidak melakukan proses deliberatif sering mengalami kegagalan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan perspektif stakeholders . Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pendapat stakeholders , stakeholders sepakat mengenai penataan permukiman kumuh dan alternatif kebijakan penataan permukiman kumuh di Kota Malang perspektif stakeholders . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif tepatnya menggambarkan interaksi stakeholders dalam melakukan perumusan alternatif kebijakan penataan permukiman kumuh di Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah www.permukiman.wordpress.com. Analisis data yang digunakan adalah analisis interpretif yang dimulai dari phenomenology interpretive dan ditindaklanjuti dengan constructivist interpretive . Jadi data yang berupa fenomena dianalisis kemudian ditindaklanjuti dengan menganalisis gagasan stakeholders . Hasil penelitian menunjukkan stakeholders mengatakan bahwa penataan permukiman kumuh di Kota Malang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Stakeholders menyampaikan gagasan bahwa kebijakan penataan permukiman kumuh di sempadan sungai melalui pembangunan prasarana (pembangunan tanpa mengusur), sedangkan permukiman kumuh di sempadan rel kereta api dilakukan relokasi. Diterbitkannya program penataan permukiman kumuh yang disinergikan dengan program penanganan permukiman kumuh yang telah ada (penanganan di bidang kesehatan, kebersihan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya). Bentuk keputusan musyawarah mengenai alternatif kebijakan penataan permukiman kumuh di Kota Malang yang telah disepakati oleh stakeholders berupa program daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang . Berdasarkan hasil penelitian, maka saran penelitian antara lain Pemerintah Kota Malang harus sering melakukan dialog publik dengan stakeholders ; setiap menyelengarakan dialog publik, tidak boleh menggunakan kekuatannya sebagai superpower yang menentukan keputusan. Selain itu, Pemerintah Kota Malang harus segera menyelenggarakan dialog publik melalui focus group discussion (FGD) dengan stakeholders untuk menindaklanjuti keputusan pada forum http://www.permukiman.wordpress.com/