Analisis Perbandingan Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah ( Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Kabupaten Malang).

Kekecewaan terhadap sistem pengelolaan pemerintahan yang tersentralisasi, mendorong masyarakat lokal menuntut pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi sendiri mulai berjalan sejak awal tahun 2001, dimana diharapkan dari kebijakan ini akan membawa perubahan yang berarti. Salah satunya adalah mengaharapkan kemandirian fiskal. Tetapi pada kenyataannya Daerah semakin menggantungkan dana dari Pemerintah Pusat meskipun telah terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah setelah adanya Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Malang sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Situs penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Asset, Dan Keuangan Kabupaten Malang. Data penelitian yang digunakan adalah data-data APBD kabupaten Malang tahun 1995-2006. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan metode content analysis . Hasil dari penelitian sendiri ini menunjukkan perbandingan derajat kemandirian fiskal Kabupaten Malang sebelum dan sesudah Otonomi Daerah tahun 1995-2000 dan tahun 2001-2006 jika dilihat dari tiga aspek adalah sebagai berikut, rasio PAD terhadap TPD sebelum Otonomi Daerah tahun 1995-2000 ratarata 13,5%, dan sesudahnya tahun 2001-2006 dengan rata-rata 7,04%. Rasio BHPBP terhdadap TPD sebelum otonomi daerah 1995-2000 rata-rata 13,3%, dan sesudahnya tahun 2001-2006 rata-rata 6,04 %. Rasio SD terhadap TPD sebelum Otonomi Daerah 1995-2000 rata-rata 73,2%, dan sesudahnya tahun 2001-2006 yakni rata-rata 86,91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian Fiskal Kabupaten Malang pasca Otonomi Daerah semakin menurun dibandingkan dengan kurun waktu selama sebelum Otonomi Daerah karena Sumbangan Daerah (SD) dari Pemerintah Pusat berupa DAU dan DAK semakin besar dalam proporsi TPD