Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan daerah Kota Malang).

Pelaksanaan Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah berpengaruh besar terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sekarang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan meyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu sendiri bersumber dari retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain penerimaan yang sah, dan pajak daerah. Peningkatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah,terutama pajak hiburan. dalam proses peningkatan penerimaan tentunya harus ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku penanggung jawab pemungutan pajak hiburan pada khususnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam peningkatan pemungutan pajak hiburan, untuk mengetahui prosedur pemungutan dan pengawasan pajak hiburan, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan beberapa teori yang mendukung metode penelitian tersebut, yaitu pemerintah daerah dan otonomi daerah, keuangan daerah, pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, perpajakan, pajak daerah, pajak hiburan, strategi, dan konsep manajemen. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan 3(tiga) cara, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan