Implementasi kebijakan pengawasan isi siaran lembaga penyiaran telivisi lokal ; Studi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur.

Dengan makin banyaknya lembaga penyiaran di Jawa Timur terutama televisi tentu makin banyak adanya keberagaman program yang disajikan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penayangan acara atau program di media radio dan televisi ditemukan beberapa persoalan yang perlu dicermati seperti program-program acara yang bersifat tidak mendidik pada anak-anak dan remaja serta ditemukan beberapa program anak-anak yang cenderung mengekploitasi seks, mistis & judi dan kekerasan. Untuk itu KPID Jawa Timur melakukan edukasi kepada lembaga penyiaran (pemilik media) dengan tujuan supaya lembaga penyiaran kembali pada fungsinya untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur (berorientasi publik) sehingga lembaga penyiaran bisa dijadikan pilihan mendapatkani hiburan yang sehat, informasi yang edukatif dan sebagai alat kontrol sosial. Target kita adalah menjadikan masyarakat dapat menonton secara cerdas dan sehat sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh isi siaran yang baik dan berkualitas dapat terpenuhi. Skripsi ini menggunakan metode penilitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Jawa Timur. Sedangkan situs penelitian ini berada di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi sedangkan data sekundernya diperoleh dengan studi pustaka. Penelitian ini difokuskan pada dua hal yakni implementasi kebijakan pengawasan isi siaran yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur pada media penyiaran televise dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi pengawasan isi siaran lembaga penyiaran televisi lokal yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Setelah melakukan analisa data terhadap impelementasi pengawasan isi siaran yang dilaksanakan KPID Jawa Timur. Penulis berksimpulan bahwa implementasi pengawasan isi siaran yang dilakukan KPID Jawa Timur belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kendala yang dihadapi KPID Jawa seperti sumber daya manusia, dana untuk pembiayaan operasional, sosialisasi peraturan yang belum tepat sasaran, kewenangan yang kurang mendapat kedudukan tinggi sebagai bagian dari lembaga independent negara sehingga dirasakan belum tegas dalam menindaktegas. Tercermin masih terdapat beberapa pelanggaran tayangan di beberapa stasiun televisi, belum adanya dampak signifikan yang dapat langsung dirasakan stasiun televisi agar segera melakukan perubahan atas tayangan bermasalah tersebut. Untuk menjalankan misi demi mendapatkan sebuah siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, moral, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilainilai dan budaya Indonesia