Peran Kppu Dalam Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran KPPU dalam Implemantasi Undang-undang Anti Monopoli atas dasar besarnya tindakan dominasi pasar, pengaturan tender oleh pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli. Dalam pelaksanaanya undang undang ini (undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) di bentuklah sebuah komisi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya undang undang tersebut. Dalam Pasal 30 UU Nomor 5/1999 mengamankan terbentuknya lembaga pengawas yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang secara teknis terbentuk melalui Keppres Nomor 75/2000. Dalam implementasi Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat memerlukan adanya sebuah lembaga untuk melakukana penyidikan, membuat putusan serta mengenakan sangsi hukum yang mengikat. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU dalam pengawasana terkait praktek persaingan usaha, serta apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan memakai Analisa Model Interaktif dalam analisa data. Hasil dari penelitian menunjukan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dalam mengawasi jalanya Undang-undang anti monopoli selalu mengalami peningkatan dari segi kasus yang ditangani maupun pelaporan perkara dari masyarakat serta inisiatif perkara dari KPPU sendiri. Hambatan yang sering kali muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU seringkali muncul dalam regulasi yang menyelimuti KPPU sendiri. Perbedaan antara hukum acara persaingan usaha dengan hukum acara perdata serta tidak adanya kewenangan KPPU untuk melakukan eksekusi seringkali menghambat kinerja KPPU. Sedangkan hambatan lain yang muncul dalam upaya penegakan Undang-undang anti monopoli adalah banyaknya regulasi pemerintah yang telah dikaji oleh KPPU dan di berikan saran tetapi tidak di tindak lanjuti oleh pemerintah. Saran yang diberikan adalah melakukan Reformasi Regulasi agar hambatan yang muncul dari dalam Regulasi itu dapat di hilangkan. Serta perlunya meningkatkan kordinasi dengan Pemerintah terkait evalusi kebijakan dan saran yang di berikan KPPU agar tercipta iklim persaingan yang baik