Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Fiskal (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan).

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibarengi dengan pelimpahan kewenangan dibidang keuangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah sesuai yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Pasuruan diberikan kewenangan dalam hal penerimaan dan pendanaan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi PAD yang sedikit dalam penerimaan daerah membuat ketergantungan Kota Pasuruan terhadap Pemerintah pusat masih sangat besar atau dengan kata lain derajat kemandirian fiskal Kota Pasuruan yang masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pasuruan harus memiliki strategi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal Kota Pasuruan. Selain itu juga untuk mendekripsikan dan menganalisis faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal Kota Pasuruan. Analisis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan pendapatan daerah sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Hal ini dapat diketahui dari upaya menganalisis lingkungan organisasi menggunakan analisis SWOT; intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, menginventarisir dan memelihara Aset daerah Kota Pasuruan. Faktor yang mendukung adalah UU No.28 Tahun 2009, Perda Kota Pasuruan No.1 Tahun 2002, SDM yang kuat guna mengaplikasikan kebijakan dari pemerintah pusat, Sosialisasi yang nyata dari Pemerintah Kota Pasuruan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah penggalian potensi PAD belum optimal,sebagian besar pajak dikuasai oleh pemerintah pusat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi keuangan daerah Kota Pasuruan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kota Pasuruan Harus terus mengoptimalkan kreativitas tiap personil SKPD dalam menggali sumber PAD yang baru dan menyempurnakan pengelolaan dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi