Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Industri Kerajinan Marmer (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung),

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara radar dan terencana yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nationbuilding). Dalam rangka mempercepat pembangunan, membangun kemandirian, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya agar tercipta kegiatan ekonomi yang produktif, maka oleh pemerintah diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan Keuangan Pusat dan Daerah, kemudian kedua Undang-undang tersebut disempurnakan dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Oleh karena itu peran serta dari Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan industri kecil sangatlah diperlukan agar usaha industri kecil ini dapat berkembang lebih pesat. Kabupaten Tulungagung yang pada umumnya didominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam membuat daerah ini kaya akan potensi bahan galian gol C (batu gamping, marmer dan fosfat) mengakibatkan daerah ini berkembang menjadi sentra industri kerajinan batu marmer. Sentra industri ini tepatnya berada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan pembuatan kerajinan marmer ini banyak dijumpai di sepanjang jalan menuju obyek wisata pantai popoh. Industri marmer ini merupakan primadona Kabupaten Tulungagung yang sudah banyak dikenal pembeli dari mancanegara. Akan tetapi akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 membawa dampak terhadap pengrajin marmer di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, khususnya Desa Gamping. Banyak pengrajin yang tidak mampu menjalankan usahanya karena berbagai permasalahan yang mengakibatkan banyak dari mereka yang menutup usahanya atau gulung tikar. Keadaan yang pasang surut membuat usaha tidak berjalan lancar sehingga sebagian pemilik usaha menutup usahanya. Hal inilah yang menuntut Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk berperan aktif dalam memberdayakan industri marmer, mengingat kontribusi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan fokus penelitian yaitu apa raja Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan industri marmer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberdayakan dan mengembangkan industri marmer, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berupaya dengan menyediakan modal usaha, fasilitasi teknologi, dan pembinaan sumber daya manusia. Penyediaan modal disini maksudnya pihak Disperindag Kabupaten Tulungagung mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi dan bantuan modal yang telah dianggarkan bagi para pengrajin yang akan mengajukan kredit. Pada fasilitasi teknologi dan pembinaan SDM, Disperindag Kabupaten Tulungagung mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para pengrajin marner, namun tidak dapat rutin diadakan karena harus bergantian dengan industri kecil yang lainnya. Bantuan pemasaran disini Disperindag Kabupaten Tulungagung mengikutsertakan para pengrajin dalam acara pameran-pameran, mengingat pemasaran masih menjadi kendala. Selain itu hasil penelitian melihat perkembangan industri marmer dari beberapa hal yaitu: jumlah pengrajin yang sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, sedangkan jumlah tenaga yang terserap mengalami penurunan tidak seperti jumlah pengrajin yang terus meningkat, untuk tingkat pendapatan yang diperoleh dari pengrajin dan buruh yang bekerja sangat bergantung pada permintaan akan kerajinan manner, apabila dilihat dari segi pemasaran hasil usaha dan modal usaha tetap menjadi kendala bagi industri kecil. Oleh sebab itu dengan sulitnya pemasaran produk kerajinan marmer, Bupati Tulungagung meminta pengrajin untuk melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dan memenuhi selera pasar. Di sisi lain penelitian juga menunjukkan adanya beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan industri manner. Adanya pembangunan dan otonomi daerah telah memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk memiliki peran yang lebih dalam mengembangkan industri marmer dan dalam perannya untuk memberdayakan industri tersebut terdapat suatu kebijakan yang disebut dengan RIPPIK (Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan), sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya tenaga teknis yang tersedia dan minimnya dana yang dianggarkan untuk dapat mengadakan kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan