Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Nganjuk 2008

Dengan dituangkannya ketentuan mengenai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bagian dari substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dapat dijadikan sebagai momentum strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Dalam pilkada langsung, rakyat diberi kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam menentukan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpinnya, sehingga legitimasi kepala daerah ditentukan berdasarkan kedaulatan rakyat secara langsung. Dengan demikian, daerah memiliki posisi yang jauh lebih kuat untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya tersebut. Pilkada langsung merupakan salah satu benruk partisipasi masyarakat, partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam tingkat dan intensitasnya. Tinggi rendahnya tingkat dan intensitas partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul baik dari dirinya sendiri maupun dari faktor-faktor yang melingkupinya. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka konsep akuntabilitas yang terkandung di dalamnya secara otomatis akan menciptakan kemungkinan untuk melengserkan secara langsung pula pada kepala daerah yang tidak dikehendaki oleh rakyat, pilkada langsung akan memungkinkan terpilihnya pemimpin baru di daerah yang lebih akuntabel dan memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituennya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Alasan daerah tersebut menjadi tempat penelitian dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan pilkada secara langsung di Kabupaten Nganjuk merupakan yang pertama kali diadakan.Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pilkada, partisipasi masyarakat dalam pilkada serta kendala yang dihadapi dalam pilkada baik dari pihak KPUD Kabupaten Nganjuk maupun yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nganjuk berjalan dengan aman,lancar dan demokratis, akan tetapi partisipasi masyarakat masih rendah dibuktikan dengan angka golput mencapai 35%. Hal tersebut disebabkan karena kurang meratanya sosialisasi, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati dll. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran agar partisipasi politik masyarakat dapat ditingkatkan. Saran tersebut antara lain melakukan inovasi dalam sosialisai meskipun anggaran sosialisasi dalam pilkada minim, memberdayakan perangkat desa hingga tingkatan paling kecil, membentuk satuan tugas atau satgas yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kendala yang ada dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk