Evaluasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Teknik Analisis Delphi: Suatu Kajian dalam Perspektif Deliberative (Studi pada SMP Negeri 12 Kota Malang)

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah berjalan kurang lebih 5 tahun dan dinyatakan sebagai pilar utama dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun, masih saja sering terjadi permasalahan dalam implementasinya. Berbagai kasus penyimpangan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Indonesian Corruption Watch (ICW). Upaya Pemerintah Kota Malang untuk menekan tingkat penyimpangan dengan membuka layanan konsultasi pelaporan BOS di Kota Malang, ternyata juga belum mampu menghapus kekhawatiran masyarakat Kota Malang akan kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dana BOS. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai proses implementasi kebijakan BOS tersebut untuk kemudian dilakukan evaluasi. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori mengenai kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, konsep deliberative , konsep good governance , pendidikan, program wajib belajar 9 tahun, serta kajian tentang kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kota Malang dengan situs penelitian adalah di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang dan di SMP Negeri 12 Kota Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Pengumpulan data dilakukan dengan interview , observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, interview guide, perangkat penunjang, dan alat dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunaan teknik analisis delphi. Dalam penelitian ini, peneliti membuat sebuah situs blog pribadi yang digunakan untuk melakukan analisis dari tiap putaran interview bersama para narasumber. Upaya-upaya untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian dilakukan dengan meliputi kegiatan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, serta uraian rinci. Hasil dari penelitian menunjukkan Proses implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 12 Kota Malang yang terdiri dari kegiatan penerimaan dana, pembelanjaan dana, hingga pelaporan penggunaan dana telah dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rencana Anggaran Belanja Sekolah yang ditetapkan sekolah bersama dengan komite sekolah sesuai dengan konsep pelaksanaan BOS di tingkat sekolah yang mengacu pada konsep good governance . Musyawarah antar unsur pelaksana kebijakan dalam merumuskan anggaran sekolah ini, juga dapat dilihat sebagai perwujudan konsep kebijakan deliberative . SMP Negeri 12 Kota Malang telah mampu memanfaatkan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menunjang siswa yang membutuhkan bantuan dana sekolah, serta juga telah dapat meringankan biaya sekolah seluruh siswanya seperti yang menjadi tujuan dari kebijakan BOS ini sendiri . Dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia pelaksana kebijakan, yang masih perlu menjadi koreksi adalah bahwa unsur dalam segitiga good governance pelaksana kebijakan BOS di SMP Negeri 12 Kota Malang ini belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam buku panduan pelaksanaan BOS dimana di dalamnya perlu ada keterlibatan unsur orang tua siswa di luar komite. Hambatan dari internal organisasi tim manajemen BOS tingkat sekolah terkait tugas dari bendahara BOS yang sangat kompleks yang tentu cukup merepotkan karena dikerjakan oleh seorang saja serta terkait dengan nota bukti pembelanjaan. Saran yang dapat diberikan dari hasil pengkajian dalam penelitian ini adalah agar SMP Negeri 12 Kota Malang menyempurnakan susunan tim manajemen BOS, mengumumkan secara terbuka mengenai penggunaan dana BOS kepada siswa maupun orang tua siswa, memperhitungkan beban kerja petugas yang ditunjuk sebagai bendahara BOS, serta agar melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua akan konsep pelaksanaan kebijakan BOS