Reformasi Administrasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : Studi Pada Kepolisian Resor Malang Kota.

Penelitian ini dilakukan atas dasar terjadinya berbagai macam aspek perubahan dalam institusi kepolisian demi menjadikan kepolisian suatu badan yang lebih profesional dan dekat dengan masyarakat. Selama ini pencitraan POLRI di mata masyarakat dapat dikatakan belum sepenuhnya baik. Hal ini disebabkan karena banyak prilaku minor yang merusak esensi yang lebih besar. Sementara tuntutan masyarakat terkait dengan profesionalisme POLRI makin menguat di mana saat bersamaan POLRI dihadapkan pada permasalahan penataan internal. Meskipun masih banyak ditemukan kritik dari masyarakat atas kinerja polisi yang kurang baik, maka reformasi administrasi POLRI diharapkan dapat mengatasi segala macam permasalahan yang terjadi di institusi besar ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan reformasi administrasi yang dilaksanakan di Kepolisian Resort Malang Kota dan juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Reformasi Administrasi di Kepolisian Resort Malang Kota. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis data model pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kepolisian Resor Malang Kota melaksanakan tiga bentuk reformasi yaitu reformasi struktural, reformasi instrumental dan reformasi kultural. Reformasi Struktural dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Malang Kota berdasarkan Keppres 70 Tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tatacara Kerja POLRI, dijabarkan lebih rinci dengan diterbitkannya Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi POLRI Pada Tingkat Kewilayahan, serta restrukturisasi organisasi POLRI dilaksanakan secara berkelanjutan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan situasi dan kondisi. Reformasi Instrumental berupa perumusan aturan perundangan yang dijadikan dasar bagi reformasi POLRI secara keseluruhan, yang dijabarkan dalam bentuk visi dan misi serta tujuan, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan IPTEK. Di jajaran Kepolisian Resor Malang Kota, terdapat perubahan visi misi baru yang didasarkan perencanaan strategis jangka panjang 2005-2025 dan pencapaiannya dilaksanakan secara bertahap (renstra 5 tahunan). Sedangkan reformasi kultural di Kepolisian Resor Malang Kota dalam rangka mengawal reformasi kultur organisasi dan mental perilaku personelnya adalah dengan merubah mindset setiap individu personel POLRI di jajarannya. Melalui reformasi administrasi ini POLRI diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dan lebih profesional, sehingga masyarakat semakin puas dan percaya akan kinerja POLRI yang jauh lebih profesional