Peran Pemerintah Kota Blitar Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah Di Era Otonomi Daerah.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan eknomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasilhasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UKM terbukti lebih tangguh dalam meghadapi krisis tersebut. Hal ini semakin menyadarkan banyak pihak akan pentingnya pemberdayaan UKM, seperti yang terjadi di kota Blitar. Pemkot Blitar dinilai berhasil dalam mengembangkan UKM karena hingga tahun 2008 jumlah UKM semakin meningkat dan kontribusinya terhadap pendapatan daerahpun semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah kota Blitar dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah hingga mencapai kesuksesan otonomi daerah, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah di kota Blitar.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian peneliti adalah peran pemerintah kota Blitar dalam memberdayakan UKM dilihat dari berbagai strateginya dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdyaan UKM tersebut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data dilakukan secara analisis model interaktif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Pemberdayaan UKM kota Blitar dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan dan Dinas Koperasi & UKM dalam bentuk (a) Pemberian motivasi bagi UKM dan Koperasi, (b) Pemberian bantuan peralatan produksi, (c) Pelatihan penerapan teknologi tepat guna, desain produk dan diversifikasi produk, (d) Pengadaan pameran produksi, (e) Pembinaan manajemen kepada pelaku UKM, (f) Melakukan pembinaan organisasi dalam memberdayakan UKM, (g) Pemberian bantuan permodalan bagi para pelaku UKM; (2) Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan UKM di kota Blitar berupa : (a) Perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung bagi upaya pengembangan UKM dan Koperasi, (b) Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, (c) Lingkungan serta iklim bisnis yang kondusif, (d) Adanya program pembangunan koperasi dan UKM oleh instansi terkait, (e) Terjalinnya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar, (f) Pola pikir masyarakat yang semakin kritis dan inovatif dalam melakukan pengembangan, (g) Posisi strategis Kota Blitar yang memungkinkan distribusi dan perdagangan barang dan jasa berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor penghambat berupa (a) Belum meratanya respon koperasi dan UKM terhadap program inovatif, (b) Masih kurang efektifnya program pelatihan, (c) Belum adanya komunikasi yang jelas antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat sebagai tenaga kerja sehingga pelatihan-pelatihan keterampilan ketenagakerjaan yang dilakukan tidak dapat langsung diserap oleh industri, (d) Belum terbangunnya kerjasama khusus antara penyedia bahan baku dan pendukung lainnya dengan industri pengolahan dan (e) Belum adanya jaringan yang kuat antara jasa pendidikan, jasa transportasi, supplier dan lembaga keuangan