Efektivitas Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Study di Kabupaten Banyuwangi).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang tertuang dalam Undangundang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dalam pemerintahan, sehingga masyarakat dituntut untuk turut aktif berpartisipasi dalam pemerintahan daerah. Hal ini memacu masyarakat di Banyuwangi yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena partisipasi tersebut sangat penting mengingat fungsi dan manfaatnya yaitu agar kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah menjadi baik, sehingga tercipta komitmen bersama untuk mengaplikasikan kebjakan yang telah diambil tersebut. Namun dari sekian partisipasi yang dilakukan LSM tersebut belum dapat menjamin aspirasinya direspon dengan baik oleh pemerintah daerah, dengan kata lain efektivitas partisipasi yang dilakukan masih perlu dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis fenomenologis. Lokasi dan situs penelitian berada di Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian ini mencakup partisipasi LSM di Banyuwangi dan tingkat efektivitas partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan daerah, partisipasi LSM yang diakomodasi oleh pemeintah daerah serta faktor-faktor yang menghambat atau mendukung efektivitas partisipasi tersebut. LSM yang berada di Banyuwangi terbagi menjadi dua yaitu LSM yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di Kesbang-linmas. Bentuk partisipasi dari LSM yang tidak terdaftar adalah melalui aksi massa dan redaksional. Sedangkan bentuk partisipasi dari LSM yang terdaftar yaitu dengan menggunakan komunikasi langsung, meskipun ada yang menggunakan aksi massa dalam menyampaikan aspirasinya. Tingkat efektivitas partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah juga berbeda, berdasarkan tangga partisipasi dari Sherry Arnstein, tingkat efektivitas LSM yang tidak terdaftar berada pada tangga tanda partisipasi karena telah terjadi komunikasi meskipun hanya satu arah, sedang pada LSM yang terdaftar, tingkat efektivitasnya berada pada tangga kendali warga meskipun belum ditingkat yang tertinggi karena telah terjadi kemitraan yang sinergis antara pemerintah daerah dan LSM tersebut, bahkan pada kebijakan di bidang tertentu, LSM tersebut mengambil alih peran pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Belum maksimalnya tingkat efektivitas partisipasi LSM yang tidak terdaftar disebabkan belum kuatnya organisasi tersebut, selain itu kemauan pemerintah daerah untuk menjamin partisipasi juga rendah. Sedangkan partisipasi LSM yang terdaftar bisa efektif karena bentuk partisipasi yang dilakukan lebih sesuai dan disukai oleh pemerintah daerah