Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Studi pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

Satuan Polisi Pamong Praja berperan besar menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka menegakkan peraturan daerah. Opini publik yang terbentuk mengenai Satpol PP adalah aparat pemerintah yang bertindak secara represif, militerisme dan memihak kolonialisme. Oleh sebab itulah peneliti ingin mengetahui dan menganalisis permasalahan mengenai kemampuan sumber daya manusia Satpol PP, jenis pembinaan yang diberikan kepada personil serta hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP. Melalui metode deskriptif kualitatif kemudian dijabarkan cara-cara Satpol PP mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya, program pelatihan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan serta pencapaian dan hambatan di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Teknik pengembangan sumber daya manusia Satpol PP meliputi teknik latihan kepekaan, pembentukan tim dan konsultasi proses. Pelatihan dan pengembangan personilnya dilakukan melalui pelatihan dan ketrampilan bela diri, pelatihan huru hara, pelatihan baris berbaris, pembinaan mental dan spiritual, pelatihan jambore dan bimbingan teknis implementasi Peraturan Daerah. Monitoring dan evaluasi dari pelatihan dan pengembangan dilakukan pada saat pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Sosialisasi kegiatan dilakukan melalui pengumuman maupun melalui unsur pimpinan. Hambatan di dalam pelaksanaan terbagai atas hambatan internal, misalkan saja kurangnya sarana dan prasarana operasional, dan hambatan eksternal dapat berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan daerah yang berlaku. Hasil pencapaian dari tugas pokok dan fungsi Satpol dapat dilihat dalam laporan kerja 2007. Di dalam satu tahun tersebut, Satpol PP menemukan sebanyak 1324 perkara pelanggaran. Pencapaian tugas pokok dan fungsi tersebut dikendalai oleh peralatan dan perlengkapan yang kurang serta jumlah personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Malang