Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Busway Kota Jakarta

Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh permasalahan transportasi di Kota Jakarta antara lain adanya inefisiensi angkutan umum dan inefisiensi penggunaan angkutan pribadi yang telah menimbulkan kemacetan. Kemacetan di Kota Jakarta semakin hari semakin meningkat sehingga menuntut pemerintah Kota Jakarta untuk membuat kebijakan terkait dengan permasalahan transportasi. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Sutiyoso, selaku Gubernur Jakarta yang menjabat selama dua periode masa jabatan (1997-2002 dan 2002-2007) dengan wakilnya Fauzi Bowo berupaya untuk memberikan energi reformatif dalam pembenahan transportasi Kota Jakarta dengan membuat kebijakan pembangunan Busway sebagai salah satu bentuk Pola Transportasi Makro (PTM) seperti tertulis dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004. PTM menitikberatkan pada penataan sistem angkutan umum yang terfokus pada pembentukan struktur pola trayek angkutan umum yang lebih terorganisir, efisien, dan efektif sehingga diharapkan angkutan umum dapat bersaing dengan angkutan pribadi untuk dapat menarik minat masyarakat agar memanfaatkan angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan Busway yang dilakukan dengan melihat dampak yang muncul dan mengevaluasi dampak tersebut berdasarkan kriteria evaluasi dampak kebijakan. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Busway mempunyai dampak sosial dan fisik. Dampak sosial ini berhubungan dengan individu, masyarakat, dan organisasional. Sedangkan dampak fisik berhubungan dengan kondisi wilayah sasaran sebelum dan sesudah pembangunan Busway serta kondisi fasilitas penunjang sebagai dampak fisik dari keberadaan Busway . Dampak tersebut mempengaruhi peralihan masyarakat Kota Jakarta untuk menggunakan kendaraan umum melalui pemanfaatan Busway . Saran yang diberikan didasarkan pada dampak yang muncul. Berdasarkan dampak sosial, saran yang dapat diberikan antara lain menyediakan parking area bagi pengguna kendaraan pribadi agar mereka dapat meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan memanfaatkan Busway , meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan ini, membuat kebijakan lain untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi seperti menaikkan tarif parkir, memberlakukan car free day di hari-hari tertentu, memberlakukan plat nomor ganjil-genap pada hari tertentu, memberlakukan tarif bagi kendaraan yang melewati kawasan tertentu (kawasan pusat perekonomian), dan menaikkan pajak kendaraan bermotor untuk membatasi kepemilikkan kendaraan pribadi dengan pertimbangan biaya. Sedangkan dari dampak fisik, saran yang dapat diberikan antara lain memisahkan Busway dari jalan reguler, merealisasikan feeder , melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas penunjang yang sudah ada. Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadikan Busway sebagai angkutan umum yang diminati oleh masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan yang sudah menjadi budaya Kota Jakarta