Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Malang.

Pelayanan publik terus mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan. Pelayanan publik yang prima sebagai salah satu ciri perwujudan good governance. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan secara berpola, berkelanjutan, dan dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah dengan dukungan dari masyarakat. Pelayanan perijinan yang selama ini terkesan berbeliti-belit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, ketidakjelasan biaya dan banyaknya praktek pungutan liar adalah potret buram dari buruknya pelayanan publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambannya pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang terkumpul direduksi, disajikan kemudian ditarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan kualitas layanan IMB di Kabupaten Malang serta mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan kualitas layanan IMB. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menggunakan sistem pelayanan satu atap yang berarti harus melewati beberapa pintu dalam proses perijinannya. Dasar peraturan yang digunakan dalam pedoman pelayanan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan Standar Pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) kategori yaitu 1) Prosedur pelayanan melalui satu atap yang telah memiliki kesederhanaan prosedur dengan adanya persyaratan yang sama terhadap semua ijin. 2) Waktu pelayanan yang telah ditentukan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Munimal), tetapi dalam kenyataannya mengalami keterlambatan waktu yaitu lebih dari 14 hari. 3) Dalam penetapan biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah melaksanakan azas pelayanan publik transparansi meskipun masih ada keluhan pemohon terhadap calo-calo. 4) Produk yang dihasilkan sudah cukup memberikan kepuasan bagi para pemohon selain masa berlakunya ijin yang telah mengacu pada prinsip kontinuitas. 5) Sarana dan Prasarana yang ada masih memerlukan tambahan atau perbaikan salah satunya dibutuhkan website Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 6) Kompetensi petugas pemberi layanan memerlukan beberapa pembenahan melalui pelatihan atau diklat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berusaha memberikan pelayanan dengan baik tetapi masyarakat belum puas pada aspek kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal dalam penerbitan ijin. Hal ini terlihat dari adanya beberapa pemohon yang mengeluh terhadap ketepatan waktu dan kepastian jadwal pelayanan. Hambatan yang umum dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang terdiri dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan pelayanan yang bersifat birokratis, serta kepastian jadwal penerbitan ijin yang utama di keluhkan oleh para pemohon. Di satu sisi terdapat faktor pendukung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan sebagai acuan dalam pelayanan, persaingan diantara dinas-dinas Kabupaten Malang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, tuntutan masyarakat yang semakin berkembang menjadi faktor pendorong Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk selalu meningkatkan kualitas layanan khususnya layana