Politik Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti mengenai APBD yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu APBD sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Politik Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat pada APBD Kota Malang”. permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyusunan APBD Kota Malang yang berbasis pada kepentingan masyarakat, Bagaimana peran pihak terkait dalam penyusunan APBD Kota Malang yang berbasis kepentingan masyarakat, Apakah APBD Kota Malang sudah menunjukkan politik anggaran yang berbasis pada kepentingan masyarakat serta faktor yang mendorong dan menghambat politik anggaran Kota Malang yang berbasis kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan sumberdata primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri. Metode analisa dan intrepetasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum politik anggaran pemerintah daerah kota Malang sudah menunjukkan atau berbasis pada kepentingan masyarakat, hal ini terbukti bahwa dalam APBD tercermin kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun, jika diperinci secara lebih konkrit terdapat kasus yang masih belum mencerminkan keefektifan alokasi anggaran. Pos anggaran yang menjangkau wilayah kepentingan masyarakat belum maksimal. Masih banyak terdapat belanja yang seharusnya lebih diuutamakan tetapi anggarannya lebih sedikit. Selain itu dalam penyusunan APBD peran masyarakat masih belum dimaksimalkan, hal ini terlihat dari peran masyarakat terbatas hanya sampai musrenbang. Belum sinergisnya antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat terlihat dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan APBD tidak transparan dengan masyarakat. Adapun faktor pendorong antara lain apa yang diinginkan masyarakat sudah tercermin dalam APBD. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD sampai pengesahan. Pemerintah Daerah dan DPRD tidak transparan terhadap masyarakat. Alokasi anggaran masih lebih pada pembelanjaan aparatur dan birokrasi. Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat Kota Mlang untuk mengoptimalkan politik anggaran berbasis kepentingan masyarakat, diantaranya adalah melibatkan penuh masyarakat dari penyusunan sampai pengesahan APBD, meningkatkan SDM aparatur baik Pemerintah Daerah maupu