Pola Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Pola Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Pendidikan” dengan permasalahan tentang pola penggunaan dana BOS di sekolah, dampak BOS, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BOS di Kota Madiun. Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini, maka di dalam tinjauan pustaka dijelaskan tentang Sistem Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik, Pendidikan, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana lokasi penelitian adalah di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun, dengan situs di Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun, SMP Negeri 4 Madiun dan SMP Negeri 6 Madiun. Teknik yang dilakukan dengan data primer adalah wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder berupa dokumen, arsip maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Madiun dan di SMP Negeri 6 Madiun mengacu pada buku pedoman BOS dan BOS Buku, meskipun ada beberapa dana yang fungsinya dialihkan. BOS memberi dampak positif di dunia pendidikan, antara lain: membebaskan dan memberi keringanan biaya sekolah; fasilitas sekolah dan Kegiatan Belajar Mengajar berjalan lancar; serta dapat menekan angka drop out (DO). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BOS antara lain: pencairan dana yang lambat; pembuatan pembukuan maupun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang kurang; adanya kesulitan pihak sekolah untuk menentukan prioritas kebutuhan sekolah. Melihat hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan melalui BOS, yaitu: perlu adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan BOS; sekolah diberi kebebasan dalam menggunakan dana BOS; perlu adanya cek ricek terhadap pelaksanaan BOS; perlu adanya pelatihan dalam pembuatan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban); serta diharapkan pemerintah melanjutkan program BOS dan meningkatkan jumlah dananya