Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan peneliti mengenai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengharuskan pemerintah daerah menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang”. Permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi PP No. 58 Tahun 2005 mengenai penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD Tahun 2008 Kabupaten Malang, Bagaimanakah penyusunan APBD Tahun 2008 Kabupaten Malang dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penyusunan APBD Tahun 2008 Kabupaten Malang dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan sumber data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri; metode analisa dan interpretasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang tidak berjalan secara optimal. Hal itu diantaranya dapat dilihat dari Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang masih terlalu sederhana dan belum menunjukkan kualitas minimal suatu pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat serta belum disusun berdasarkan proses pengkajian yang mendalam. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal tersebut juga tidak dikaji setiap tahun sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah menjalankan suatu program kegiatan pelayanan yang sama dari tahun ke tahun serta tidak terciptanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga dapat dilihat dari Pengukuran Indikator Kinerja atau Indikator Standar Pelayanan Minimal yang tidak dilakukan atau dikaji setiap tahun sehingga tidak dapat diketahui tingkat keberhasilan, manfaat serta dampak dari masing-masing program yang telah tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal setiap tahunnya. Kurang maksimalnya penerapan sistem tersebut diantaranya diakibatkan oleh kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mendukung, keseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja yang kurang, serta sikap aparat pemerintah Kabupaten Malang yang kurang mendukung diterapkannya sistem tersebut. Hal itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kuantitas perangkat daerah yang masih rendah serta kurangnya keinginan aparat pemerintah daerah untuk menjalankan sistem tersebut. Selain itu, kurang optimalnya penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang juga dikarenakan dalam penerapannya terdapat beberapa faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan sistem tersebut. Adapun faktor pendorongnya antara lain sistem anggaran yang dinilai lebih baik dan terperinci serta diberlakukannya Undang-Undang No.17 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005. Sedangkan faktor penghambat penerapan sistem tersebut antara lain sistem anggaran yang sulit dan rumit, sikap aparat yang kurang mendukung, serta adanya pergeseran/rotasi aparat pemerintah. Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dilakukan dengan meningkatkan proses sosialisasi, pelatihan dan recruitment ; memberikan rangsangan terhadap pegawai melalui reward and punishment ; serta perlu adanya ketegasan pimpinan untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD sebagaimana mestinya