Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Jamu Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Pada UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 30 Tentang perlindungan Konsumen mengenai Pengawasan di Balai Besar Pengawas Obat dan M

Penelitian ini dilakukan atas dasar kompleksnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam mengawasi peredaran jamu dalam rangka perlindungan konsumen berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 pasal 30 tentang perlindungan konsumen mengenai pengawasan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang mempunyai prospek semakin mantap dan merupakan investasi yang penting dalam pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengawasan peredaran jamu dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam pelaksanaan pengawasan peredaran jamu dalam rangka perlindungan konsumen berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 pasal 30 tentang perlindungan konsumen mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari pedoman wawancara, catatan lapangan, dan koneksi internet. Analisis data yang dipergunakan adalah model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan BBPOM Surabaya melakukan pengawasan secara preventif ( pre-market ) dilaksanakan Bidang SerLIK melalui kegiatan-kegiatan: sertifikasi dan registrasi produk, sertifikat halal dan pencantuman label halal, perizinan pembukaan dan penutupan apotik, pabrik dan sarana-sarana baru, layanan informasi konsumen, serta pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah kabupaten/kota, produsen, pengecer dan masyarakat. Kemudian secara represif ( post-market ) dilakukan dengan cara: melihat perusahaan yang telah mendapat ijin, melihat dan mengambil contoh produk yang ada di pasaran, sarana periklanan ( outdoor , indoor , majalah, billboard dan lainlain), dan label yang beredar. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terdiri dari faktor internal yang meliputi: prioritasi sarana, pengembangan sumber daya manusia, keadaan sarana dan prasarana, laporan, pengujian, sertifikasi dan registrasi serta faktor eksternal yang meliputi: kebijakan pemerintah, keterbatasan pengetahuan konsumen, dan kemitraan dan koordinasi lintas sektor. Saran-saran yang dapat ditawarkan oleh penulis antara lain: meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BBPOM Surabaya dan mengoptimalkan pengawasan dengan kerjasama dengan instansi pemerintah lain, pertimbangan penambahan dana anggaran oleh pemerintah, pemberian informasi mengenai jamu melalui penyuluhan maupun brosur/media cetak, serta peningkatan informasi BBPOM sebagai pelaksana pengawasan obat dan makanan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas