Reformasi Administrasi Kepegawaian Dari Kepegawaian konvensional Ke arah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi (E-Government). Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten M

Globalisasi teknologi informasi-komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Maka pemerintah daerah dalam hal ini penyelenggaraan proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dimaksud dalam kerangka penyeragaman pengelolaan administrasi khususnya pengelolaan administrasi kepegawaian dalam usahanya mewujudkan efektivitas dan efisien kerja. Pemanfaatan teknologi informasi itu telah dilaksanakan khusunya pada Kantor Pemerintahan yang mempunyai tujuan penyelenggaraan sistem informasi, telematika dan E-Government untuk menyediakan data dan informasi secara berkuatitas, berdayaguna dan tepat guna dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintah, perencanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Inpres No. 3 Tahun 2003). Reformasi administrasi merupakan suatu condition sine quanon bagi negara yang sudah berkembang, terlepas dari tingkat perkembangan atau kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya. Dalam rangka penerapan E-Government untuk menuju good governance maka konsep E-Government harus diterapkan di setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Ada beberapa kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah karena adanya kewenangan Pemerintah Pusat. Karena mencakup semua aspek kepentingan masyarakat Indonesia. Sentralisasi dan desentralisasi dapat terjadi bersamaan pada aspek-aspek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis SWOT dengan tujuan : 1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bentuk implementasi E-Government dalam pengembangan bidang Teknologi Informasi, 2. Untuk mendiskripsikan dan menganlisis bentuk penerapan reformasi yang dilakukan BKD Kabupaten Malang dengan adanya TI, 3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan E-Government dilihat dari efekfitas proses kepegawaian di Pemkab Malang dengan analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Hal ini dapat diketahui dari kebijakan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Malang melalui tahapan pengembangan E-Government dan produk-produk sistem aplikasi E-Government yang berkembang sampai saat ini. Dan juga penerapan yang dilakukan BKN pusat ke BKD se –Indonesia untuk pengembangan sistem pemanfaatan E-Government. Sebagai saran pertimbangan alangkah baiknya untuk pencapaian visi misi suatu pemerintahan, terlebih dahulu mensinkronkan antara stake holder, para birokrat dalam kesiapan melangkah pada target pembangunan dengan telematika dan juga Sumber Daya Manusia yang ada