Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan (Studi Kasus Penyelesaian Konflik antara Kelompok Tani Rukun Makmur dengan KODAM V Brawijaya di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)

ATani Rukun Makmur dengan KODAM V Brawijaya. Kelompok Tani Rukun Makmur merupakan sebuah organisasi petani yang beranggotakan sekitar 200 kepala keluarga, terutama warga sekitar tanah sengketa yang meliputi wilayah Dusun Gebuk Utara Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Dalam upaya penyelesaian konflik ini tentu tidak lepas dari kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah konflik. Untuk menyelesaikan masalah tanah ini pemerintah telah melakukan program land reform dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1956 tentang Land reform yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1960, sampai munculnya UUPA Tahun 1960. Penyelesaian konflik pertanahan secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 51 Prp 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya pasal 5 ayat 4). Gambaran secara umum tentang munculnya konflik tanah di Indonesia dapat dilihat dengan mengacu pada sejarah kebijakan petanahan di Hindia Belanda yang dipisahkan menjadi beberapa periode. Setiap periode kebijakan pertanahan memiliki pengaruh yang berbeda pada rakyat Hindia Belanda. Berlakunya Undang-undang Dasar 1945 merupakan tonggak pertama jalan perubahan kehidupan masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Untuk memudahkan proses penelitian, maka dalam penyusunan skripsi diperlukan data yang berhubungan dengan obyek yang diteliti dan metode yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel adalah purposive random sample. Hasil penelitan yang berhasil didapat peneliti yaitu: Menurut penjelasan Kelompok Tani Ruku n Makmur dapat kita ketahui bahwa sebelumnya tanah perkebunan Botomalang merupakan tanah negara, karena setelah adanya nasionalisasi yang mengkonversi tanah hak barat menjadi tanah negara. Karena merupakan tanah negara, maka rakyat terutama petani yang tinggal di desa tersebut dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tahun 1962 sampai 1963 tanah yang digarap oleh para petani dibeli oleh TNI Angkatan darat untuk pembangunan tempat latihan militer. Namun para petani tersebut tidak menerima uang hasil pembelian tanah oleh TNI. Dari hasil wawancara dengan informan tentang persepsi petani terhadap tanah perkebunan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya petani cenderung mempersepsikan tanah perkebunan dengan mendasarkan pada aspek historis/kesejarahan. Persepsi petani ini berbeda dengan pihak KODAM yang cenderung mempersepsikan tanah perkebunan dari aspek hukum. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu pada bulan Agustus 2005 bersama dengan DPRD Kabupaten Malang bertemu dengan anggota DPR, yang hasilnya pada prinsipnya pemerintah akan seger