Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang : studi Evaluatif Kompetensi Sumber Daya Aparatur pada Bagian Pengelola Data Elektronik di Kabupat

Teknologi informasi merupakan pengembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi komunikasi. Basuki (1998 : h.15) mendefinisikan teknologi informasi sebagai penggunaan teknologi untuk pengadaan, penyimpanan, temu balik, analisis, dan komunikasi informasi dalam bentuk data numerik, teks atau tekstual, citra atau suara, terutama dengan menggunakan mikroprosesor beserta berbagai aspeknya. Dalam teknologi informasi terdapat dua komponen utama yaitu komputer dan telekomunikasi. Sejak tahun 1980-an, peran pemerintah mengalami suatu proses perubahan transisional dari karakteristik pengolahan public yang berbasis pada kekuasaan tanpa adanaya suatu pertanggungjawaban kinerja kearah pengelolaan public yang berbasis pada kekuasaan pengguna jasa dari peran sebagai penyelenggara ( acting ) kearah pengarah ( regulating ) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dari kultur yang tertutup menuju ke sebuah tatanan organisasi yang terbuka, desentralistik, dan demokratis, serta dari suatu pemerintahan yang bad governance ke arah suatu pemerintahan yang clean dan good governance. Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dewasa ini yang diaplikasikan untuk beraneka ragam kepentingan adalah internet yang merupakan jaringan komputer global. Internet sangat bermanfaat karena mempermudah para penggunanya untuk berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak dan mempermudah perolehan informasi yang dibutuhkan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta dalam tempo yang singkat. Bagi instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan internet terutama yang dimaksudkan untuk mendukung layanan public sering disebut electronic government (Setiyadi 2003). Dalam pengelolaan teknologi informasi diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih lagi realitas saat ini, dimana dunia memasuki era globalisasi yang menghadapkan pemerintah daerah pada kondisi persaingan yang sangat tajam tidak hanya dalam ruang lingkup lokal, regional tetapi juga global. Persaingan yang terjadi mengharuskan pemerintahan daerah untuk merubah dan menggeser fungsi – fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administratif semata seperti perekrutan pegawai , staffing, koordinating yang dilakukan oleh kepegawaian. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi di dalam organisasi menjadi aliansi strategik kerja sama. Bersama–sama bagian lainnya mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi pemerintahan