Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud demokratisasi politik : Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Di Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa adalah suatu kegiatan yang mencerminkan tegaknya proses demokratisasi yang paling nyata pada level masyarakat. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan upaya untuk menegakkan kepemimpinan di Desa sekaligus melanjutkan pembangunan Desa sebagai satuan pemerintah otonom terkecil di bawah Camat. Pemilihan Kepala Desa ini tidak akan berhasil tanpa adanya peran serta aktiv masyarakat. Karena Negara Indonesia merupakan suatu negara Demokrasi dimana Demokrasi yang dianut dan dikembangkan adalah Demokrasi Pancasila. Maka, sistem politik yang dipergunakan adalah sistem Politik Demokrasi Pancasila pula, yang mana sistem politik ini menuntut adanya partisipasi politik masyarakat. Dari hasil penelitian ini, mencoba mengungkap dan mengevaluasi sejauh mana keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa ditinjau dari penggunaan hak pilih,diskusi politik, kegiatan kampanye, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif. Prosentase masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkades, terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat di Balai Desa pada saat persiapan pelaksanaan pemilihan maupun saat perhitungan suara selama Pemilihan Kepala Desa berlangsung. Namun sebagian besar masyarakat masih menerima money politics untuk memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa yang memberikan bantuan paling besar. Faktor penghambat dari Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa adalah tidak adanya Peraturan Bupati sebagai landasan hukum bagi aparat Kecamatan dan Desa, tidak ada jangka waktu yang cukup untuk masyarakat mempersiapkan diri mencalonkan Kepala Desa dan mengenal para calon kepala Desa, Sosialisasi yang diberikan warga di masing-masing Desa kurang jelas karena di tingkat Kabupaten hanya diadakan sekali saja. Saran yang diberikan yaitu : 1) Adanya Peraturan Bupati yang mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kecurangan, 2) Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, 3) Diadakan Sosialisasi tata cara dan prosedur pemilihan Kepala Desa kepada Masyarakat di masing-masing Desa dan di tingkat Kabupaten secara berkali-kali khususnya tentang tata cara pencoblosan dan pelipatan kartu suara