Pelayanan Satu Pintu Dalam Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) : studi Kasus pada Dinas Perijinan Kota Malang

Pelayanan perijinan yang selama ini terkesan berbelit-belit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, ketidakjelasan biaya, dan banyaknya praktik pungutan liar adalah potret buram dari buruknya pelayanan publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambannya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan secara terpola, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah. Salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat itu adalah dengan melakukan pelayanan perijinan secara terpadu. Dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan pelayanan perijinan dalam satu tempat, diharapkan berbagai persyaratan dapat diparalelkan, waktu pemrosesan akan lebih cepat, biaya akan lebih efisien, dan praktik pungutan liar akan berkurang. Salah satu bentuk pelayanan perijinan secara terpadu adalah pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu adalah sistem layanan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara transparan dan terpadu dalam satu tempat. Pemohon hanya bertemu dengan petugas front office/customer service sehingga meminimalisasi interaksi dengan petugas perijinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Siswoyo sebagai Kepala Bidang Pelayanan Bapak Kirdji dari kepala seksi pemrosesan dan penerbitan ijin dan ibu Dra. Insulistyowati dari kepala sub bagian umum. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan beberapa responden khususnya pemohon ijin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Perijinan Kota Malang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, berdasarkan mekanisme penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan standart pelayanan publik yang terdiri dari 6 kategori yaitu 1) Prosedur pelayanannya melalui perijinan satu pintu telah berhasil memangkas mekanisme perijinan dan menyederhanakan persyaratan perijinan, selain itu dalam proses pengaduan Dinas Perijinan Kota Malang telah mampu melaksanakan strategi model pelayanan publik Responsive dan Innovative 2) Waktu penyelesaian ijin mendirikan bangunan (IMB) telah mengacu pada prinsip kepastian waktu dalam pelayanan publik.3) Dalam penetapan biaya retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) telah melaksanakan asas pelayanan publik tranparansi 4) Dalam penetapan masa berlaku ijin mendirikan bangunan (IMB) telah mengacu pada prinsip kontiunitas 5) Sarana dan Prasarana telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain prinsip kelengkapan sarana dan prasarana dan prinsip kemudahan akses 6) Kompetensi petugas pemberi layanan memerlukan beberapa pembenahan sehingga diharapkan akan mampu mencapai prinsip kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap prosedur penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB) berdasarkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah Dinas Perijinan Kota Malang telah melaksanakan pelayanan dengan baik tetapi dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan pada aspek kepastian jadwal pelayanan dan kecepatan pelayanan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perijinan Kota Malang terdiri dari Sumberdaya Manusia, Sarana prasarana, Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan pelayanan yang bersifat birokratis. Tetapi di satu sisi juga terdapat faktor pendukung di Dinas Perijinan Kota Malang. Faktor pendukung tersebut adalah adanya web pelayanan dan Penerbitan standart pelayanan publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang yang baru