Evaluasi Anggaran Responsif Gender Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan : Studi pada Dinas Pendidikan Nasional dan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini dilakukan atas dasar isu gender merupakan strategic issue yang berada dalam ruang lingkup administrasi pembangunan yaitu administrasi untuk pembangunan, dimana pendekatan gender memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan antar gender di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan administrasi pembangunan, yaitu menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam realitasnya tidak demikian, perempuan merupakan kelompok gender yang ter marginal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan keberadaan suatu anggaran yang disebut anggaran responsif gender (ARG). Pengajuan ARG di kalangan pemerintah sampai saat ini masih dianggap tidak penting. Padahal pengajuan ARG ditujukan untuk membangkitkan kesadaran gender dan penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui anggaran pendidikan Kabupaten Bondowoso, skripsi ini berupaya untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan sejauh mana implementasi ARG sebagai upaya dalam pemberdayaan perempuan. Kabupaten Bondowoso memiliki penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki namun partisipasinya dalam pendidikan rendah karena tradisi nikah dini masih sangat dominan di kalangan masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan, anggaran pendidikan dasar dan menengah serta distribusi anggaran pendidikan dasar dan menengah belum mencerminkan anggaran yang responsif gender, karena anggaran dan distribusinya lebih berorientasi pada pembangunan fisik pendidikan. Sehingga kontribusi distribusi anggaran responsif gender tidak mampu mengakomodasi kepentingan semua gender (terutama perempuan) di sektor pendidikan. Selain itu kondisi budaya masyarakat lokal yang cenderung menempatkan perempuan sebagai kelompok masyarakat yang tidak memerlukan pendidikan tinggi, karena pada akhirnya akan berperan sebagai pengurus rumah tangga bagi keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat masih minim perhatian dalam mengatasi kesenjangan gender, khususnya sektor pendidikan. Berdasarkan hasil studi, diperlukan upaya sosialisasi atas manfaat pendekatan gender (dan ARG) kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran serta menerjemahkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender (termasuk pemberdayaan perempuan) sebagi instrumen dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender