Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Konteks Otonomi Daerah : studi Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Kondisi bangsa Indonesia yang mengalamai krisis multidimensi sepuluh tahun terakhir menyebabkan munculnya berbagai masalah pada masyarakat. Tidak terkecuali adalah semakin banyaknya jumlah pengangguran. Dan rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri seakan memperparah masalah tersebut karena jumlah pencari kerja sangat tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini pula yang selanjutnya menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarakat kita untuk mencari kerja di negara lain. Selain lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak, upah yang ditawarkan pun relatif lebih besar jika dibandingkan dengan upah pada pekerjaan yang sama di dalam negeri. Budaya menjadi TKI yang telah mengakar pada masyarakat kita, khususnya di daerahdaerah kantung TKI, juga sangat berperan dalam menguatkan tekad calon TKI untuk segera berangkat ke luar negeri. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Provinsi Jawa Timur. Instrumen penelitian adalah peneliti, interview guide, dan perangkat penunjang lain. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan prosedur reduksi, penyajian, dan menarik kesimpulan. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tulungagung belum mampu merespon keadaan tersebut secara baik. Terbukti dengan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI yang berasal dari daerah tersebut. Dengan berpedoman pada UU Nomor 39 tahun 2004 dan Perda Provinsi Nomor 2 tahun 2004, yang sama-sama mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung mengimplementasikannya kedalam beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 sebagai upaya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI. Dalam melaksanakan program tersebut pastinya terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya yang melibatkan banyak pihak kepentingan, dinilai belum mampu mewujudkan usaha pemberian perlindungan hak-hak TKI secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh elemen. Keberadaan oknum dari pihak-pihak yang terlibat menjadikan pelaksanaan kebijakan jauh dari sempurna. Sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap TKI yang berasal dari Indonesia. Selain perlu melakukan reevaluasi kebijakan perlindungan terhadap hak-hak TKI, peningkatan kwalitas SDM dari calon TKI juga menjadi hal yang utama dilakukan. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini TKI, juga perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan kebijakan konkrit yang mampu mewujudkan perlindungan hak TKI secara komprehensif dan berkesinambungan pada keseluruhan proses yang dilalui oleh TKI, baik saat pra penempatan, saat penempatan, hingga purna penempatan