Optimalisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Usaha Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang.

Salah satu alternarif Pemerintah Daerah dalam menggali dana adalah dari sektor pajak karena merupakan sumber penerimaan negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri. Dengan melihat Kota Malang yang berpotensi sebagai kota industri dan pendidikan, sehingga memberikan peluang dalam penjualan dan pembelian tanah dan bangunan, maka KPP Pratama Malang dapat lebih memaksimalkan pendapatan khususnya dari penerimaan BPHTB. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kontribusinya bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah optimalisasi penerimaan BPHTB di Kota Malang melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, perkembangan perolehan BPHTB di Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi langkah-langkah optimalisasi pemungutan BPHTB di Kota Malang, mendeskripsikan dan mengevaluasi perkembangan penerimaan BPHTB di Kota Malang, disamping juga mendeskripsikan dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BPHTB di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan BPHTB di Kota Malang telah dilakukan beberapa langkah-langkah dari upaya intensifikasi antara lain; Pelaksanaan Program Sosialisasi; Restrukturisasi organisasi; Perbaikan sistem dan Prosedur pemungutan; Pelaksanaan komputerisasi dengan jaringan berbasis online ; Melaksanakan Pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan; Koordinasi dalam kontrol pelaksanaan prosedur BPHTB di Kota Malang; selain itu juga dilakukan pelaksanaan upaya ekstensifikasi yang memungkinkan adanya obyek pajak baru. Tetapi semua upaya itu masih sangat tergantung pada faktor-faktor antara lain; Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang BPHTB; Perolehan BPHTB yang relatif tidak stabil; Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak; Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan BPHTB; dan Rendahnya nilai jual obyek pajak BPHTB. Dari upaya yang dilakukan tersebut, dengan melihat rata-rata pencapaian target penerimaan BPHTB dari Tahun 2005 hingga Tahun 2007, penerimaan BPHTB dapat mencapai target prosentase antara 112,29 % - 164,88 %, meskipun target dan realisasi yang ada pada kurun waktu tersebut cenderung tidak stabil. Namun, dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan daerah, BPHTB telah menyumbangkan penerimaan yang cukup bagus yaitu sebesar 1,92 % - 3,40 % dariseluruh penerimaan daerah. Dengan demikian KPP Pratama diharapkan dapat lebih teliti terhadap keadaan dan potensi BPHTB yang ada, serta lebih menggiatkan lagi upaya upaya yang selama ini telah dilakukan agar nantinya penerimaan BPHTB dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan juga dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah serta dapat membantu meningkatkan laju pembangunan di Kota Malang yang akhirnya membantu penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan laju pembangunan berdasarkan otonomi daerah