Optimasi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Pembangunan Daerah Kota Balikpapan : Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Koata Balikpapan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Perlu diusahakan terciptanya kondisi yang memberikan rangsangan dan peluan bagi semua potensi bangsa untuk berprestasi dan berpartisipasi. Salah satu potensi tersebut adalah peningkatan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan disamping meningkatan pendapatan, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang sesuai dengan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga di satu pihak pembangunanan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata haruslah diusahakan melalui peningkatan produksi dengan laju pertumbuhan pada tingkat yang tinggi. Seiring perkembangan jaman dan perubahan paradigma tentang pemerataan hasil negara, lantas muncul otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan meneliti prosentase kontribusi Pajak Daerah dengan sumber PAD lainnya di Kota Balikpapan, optimalisasi pengelolaan dan perputaran (manajemen) Pajak Daerah di kota Balikpapan, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota Balikpapan dalam rangka optimalisasi Pajak Daerahnya. Tujuan penelitian yang telah ditetapkan adalah untuk mengetahui seberapa besar prosentase Pajak Daerah dibandingkan sumber pendapatan lainnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan Kota Balikpapan, mendiskripsikan optimalisasi pengelolaan dan perputaran (manajemen) Pajak Daerah di Kota Balikpapan, memaparkan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka optimalisasi Pajak Daerahnya. Penelitian dilakukan dengan cara pengambilan data dara instansi terkait dan wawancara dengan orang yang dinilai kompeten untuk merepresentasikan data-data yang akan diambil dan diolah. Jenis penelitan yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat, maka maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peranan Pajak Daerah terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya, 2.Komposisi Pajak Daerah terhadap sumber pendapatan lainnya, 3.Langkah-langkah optimalisai pengelolaan Pajak Daerah di Kota Balikpapan (Langkah ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah), dan 4.Kendala-Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan dalam Rangka Optimalisasi Pajak Daerahnya (Kendala internal dan Kendala eksternal). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Komponen sumber dana PAD Kota Balikpapan dan Efektivitas pengelolaan Pajak Daerah Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan significant dari tahun ke tahun hingga Pengelolaan Pajak Daerah mampu menggerakkan pembangunan Kota Balikpapan, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan, dimana pendapatan dari sektor Pajak Daerah dapat lebih disasarankan dalam peruntukannya di bidang kesehatan dan pendidikan, terlihat bahwa studi ini menyimpulkan bahwa 10% dari jumlah penduduk masuk dalam kategori miskin. 9 Hal ini membuat pimpinan kota ini untuk menggunakan filosofi yang unik – dan sangat komunal – dalam menangani masalah kemiskinan. yang menyatakan bahwa untuk memperbaiki kondisi masyarakat miskin yang merupakan 10% dari jumlah penduduk, merupakan tanggung jawab dari penduduk non-miskin (90% dari jumlah penduduk). Pelaksanaannya sendiri, terlepas dari program-program lain yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, kota Balikpapan memperkenalkan inisiatifnya, seperti mengidentifikasi para penerima tunjangan (kartu diberikan kepada masyarakat miskin agar mereka mendapat akses pelayanan kesehatan, dan keuntungan sosial lainnya, membuat wajib belajar 12 tahun (daripada wajib belajar nasional yang 9 tahun), mewajibkan semua sekolah di kota untuk memberikan beasiswa, mengalokasikan dana untuk mikro kredit melalui bank syari’ah dan lain-lain). Dalam era otonomi daerah ini, kemampuan menggali sumber keuangan sendiri merupakan prasayarat dalam sistem pemerintahan daerah pada era otonomi. Di samping kemampuan menggali sumber dana APBD, penggunaan dan pengelolaan dana APBD secara efektif merupakan suatu keharusan. Penerimaan rutin APBD Kota Balikpapan paling tidak harus mampu menutup besarnya pengeluaran rutin