Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dalam Perencanaan Pembangunan,

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Tujuan dari perencanaan pembangunan partisipatif yaitu mengadopsi dan mewadahi aspirasi masyarakat mengenai bentuk pembangunan yang diinginkannya, agar pembangunan tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja tetapi juga dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pemihakan. Penelitian ini dilakukan karena selama ini paradigma yang dominan dalam perencanaan pembangunan suatu kota di Indonesia adalah suatu paradigma yang mana peranan Negara/pemerintah pada posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Paradigma ini telah banyak memperoleh kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan Negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan perkotaan disamping mendesak untuk ditangani secara lebih hati-hati, lebih terencana dan lebih baik, juga strategis mengingat kedudukan kota sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pusat potensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta mempunyai pengaruh luas pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang sehingga dapat menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil dari penelitian ini 1. Fungsi BAPPEKO sebagai fasilitator dalam pembangunan partisipatif yaitu melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kekecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sampai Musrenbang Kota. Proses menuju Musrenbang landasannya UU 25 tahun 2004. 2. Pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan terkait dengan tata ruang dan pembuatan dari masterplain. Dari konsep-konsep tersebut BAPPEKO bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan LSM tergantung kepada konteks yang akan kita tinjau. 3. Bappeko Malang dalam setiap tahunnya menyusun laporan pertanggung jawaban dan laporan pertanggung jawaban Walikota tentang pembangunan yang sedang terjadi dan yang telah dilakukan oleh Kota Malang. 4. Untuk di Bidang fisik dan Prasarana perumusan kebijakan teknisnya yaitu berupa masterplain-masterplain, sedangkan dalam bidang pendataan dan pelaporan adalah Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Kota Malang dimulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Desa/Kelurahan kemudian dilanjutkan Musrenbang tingkat Kecamatan dan yang terakhir adalah Musrenbang tingkat Kota. 5. BAPPEKO Malang mengadakan Evaluasi pada setiap akhir tahun anggaran, untuk mengukur hasil yang telah dicapai setiap program pembangunan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun secara konsepsional. Faktor pendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Malang antara lain: SDM, dan keuangan. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang juga menghadapi beberapa hambatan yaitu mengubah mindset dari masyarakat agar sadar dan mau berperan secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang berfungsi sebagai fasiliator dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Proses perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pembangunan dikelola oleh semua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat sebagai mitra sejajar. Sedangkan saran untuk Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang adalah mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik – teknik partisipasi dan melakukan pelatihan penggunaan metode partisipatoris baik untuk aparat pemerintah, aktivis, LSM maupun masyarakat serta membangun system informasi dan komunikasi berbagai komunitas ( community based development)