Reformasi Sistem Penganggaran Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah : Studi Pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Era reformasi menuntut adanya perubahan yang mendasar pada pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu dimensi reformasi pengelolaan keuangan daerah yaitu reformasi penganggaran. Reformasi dilakukan untuk mengubah sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja. Reformasi penganggaran daerah mencakup perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan anggaran. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah reformasi penganggaran daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung dan apa sajakah kendala dalam pelaksanaan reformasi penganggaran daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2005? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Reformasi sistem penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang meliputi perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan anggaran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi sistem penganggaran daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan situs penelitian Kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada tahun anggaran 2005. Pada tahun anggran tersebut Sistem Anggaran Berbasis Kinerja yang digunakan berdasarkan pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Struktur anggaran yang semula hanya penerimaan dan pengeluaran berubah menjadi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan struktur yang baru dapat terlihat jelas bahwa anggaran mengalami defisit ataupun surplus. Pada tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2006 anggaran daerah mengalami surplus yang kemudian digunakan untuk membiayai utang pokok yang jatuh tempo. Tahun anggaran 2006 merupakan masa transisi yang masih berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan adanya beberapa penyesuaian dengan peraturan baru. Dalam struktur anggaran tahun 2006 pada Belanja Pelayanan Publik bagian Belanja Administrasi Umum pos Belanja Pegawai dan Belanja Perjalanan Dinas tidak dianggarkan karena pos tersebut telah ada pada Belanja Aparatur Daerah. Baru pada tahun anggaran 2007 pedoman yang digunakan berubah menggunakan Permendagri No.13 Tahun 2006 dengan struktur anggaran sama dengan tahun anggaran 2006. Selain struktur anggaran, proses penyusunan anggaran daerah juga berubah. Dalam proses penyusunan anggaran daerah dengan sistem anggaran berbasis kinerja melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga rancangan anggaran daearah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahap-tahap penyusunan anggaran daerah berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum ABPD, Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD, Pengeluaran Surat Edaran Bupati, Penyusunan Program dan Kegaitan Anggaran, Evaluasi dan Penilaian Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK), Penyusunan RAPBD, Penetapan APBD menjadi RAPBD. Sedangkan tahapan penyusunan anggaran daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusuanan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD, Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Pada tahun anggaran 2006 proses penyusunan Anggaran daerah masih berdasarkan pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002