Evaluasi proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia : Studi pada kelurahan Jejakombo Kabupaten Jombang

Penelitian ini didasari atas fenomena lemahnya suara dan aspirasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, hal ini menyebabkan lemahnya semangat kemandirian dan kepedulian dalam mengatasi masalahnya. Pengentasan kemiskinan dengan menggunakan paradigma ekonomi tidak mampu menyelesaikan masalah, dikarenakan karakter kebijakannya masih bercorak teknokratik-birokratik dimana model ekonomi dan statistika memiliki peran yang sangat besar. Biasanya pejabat pemerintah selalu berada di barisan terdepan dan mengabaikan partisipan lain. Ketidakberhasilan paradigma tersebut memicu munculnya paradigma pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan manusia ( people centered development ). Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah merupakan bagian integral dari paradigma baru pembangunan. Salah satu kebijakan yang menggunakan paradigma baru pembangunan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dimana partisipasi masyarakat merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program. Tujuan penelitian adalalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi beneficiaries (kelompok penerima manfaat) terhadap program P2KP dan nilai kemanfaatan program P2KP terhadap beneficiaries (kelompok penerima manfaat), yang dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jelakombo, hal ini dikarenakan (1) Kelurahan Jelakombo merupakan kelurahan yang letaknya tidak jauh dari pusat kota yaitu sekitar ± 3 km dari pusat Kota Jombang, namun masih bercirikan desa. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sekitar 8,25 Ha lahan pertanian di wilayah Jelakombo (2) penduduk asli Kelurahan Jelakombo sebagian bekerja sebagai tukang becak, kuli bangunan dan buruh pabrik sedangkan penduduk pendatang bekerja di sektor formal. P2KP menggunakan konsep tridaya dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu perlindungan lingkungan, pengembangan masyarakat/pengembangan sosial dan pengembangan ekonomi. Di Kelurahan Jelakombo konsep tersebut dengan cara perbaikan fisik di wilayah sasaran, misal pavingisasi jalan kampung, pembuatan selokan, pembuatan dan perbaikan MCK. Pengembangan sosial berupa santunan dan dalam pengembangan ekonomi berupa pelatihan-pelatihan dan pinjaman dana bergulir. Lembaga masyarakat yang terbentuk dari program ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang diberi nama BKM Bina Sejahtera. Agar dapat menjalankan program-programnya, maka BKM membentuk Unit Pengelola (UP) yang terdiri dari UP keuangan, UP lingkungan dan UP sosial. Lembaga lain yang terbentuk adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di Kelurahan Jelakombo terdapat 36 KSM yaitu 18 KSM ekonomi, 10 KSM lingkungan dan 8 KSM sosial. Anggota dari BKM dan KSM adalah masyarakat di wilayahnya, hal ini didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya. Setiap masyarakat terutama pada tingkat lokal memiliki beberapa perbedaan baik permasalahannya, kebutuhannya, maupun potensi yang dimilikinya. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan merupakan pencerminan bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memfokuskan perhatian pada aspek manusia, bukan semata-mata pada hasil secara fisik materiil. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa (1) Partisipasi masyarakat di Kelurahan Jelakombo masih dalam tataran implementasi, sedangkan dalam tataran penyusunan proyek hanya orang-orang tertentu saja yang ikut terlibat aktif. Partisipasi masyarakat bukan sebagai faktor utama melainkan sebagai faktor ikutan semata, dimana masyarakat baru mau ikut terlibat aktif dalam program P2KP apabila program tersebut bisa menguntungkan dirinya dan keluarganya, sehingga tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang difasilitasi oleh P2KP. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga bentukan P2KP di Kelurahan Jelakombo (BKM Bina Sejahtera) belum berhasil membawa perubahan untuk membentuk kemandirian masyarakat untuk secara bersama-sama berinisiatif melakukan tindakan sosial dengan atau tanpa bantuan pemerintah (2) Manfaat yang dapat dipetik oleh beneficiaries yaitu berupa penyediaan prasarana dan sarana dasar, santunan dan berbagai macam pelatihan serta pinjaman dana bergulir. Walaupun setelah dilakukan evaluasi menunjukkan bahwa pinjaman dana bergulir tidak dapat membantu keadaan ekonomi keluarga. Saran yang dapat diberikan adalah fasilitator kelurahan dan pengurus BKM lebih aktif mensosialisasikan program-program P2KP dan melibatkan masyarakat (masyarakat miskin khususnya) dalam setiap kegiatan P2KP mulai dari awal sampai akhir (proses perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring); diperlukan adanya dokumen tertulis dari pengurus BKM sehingga dapat dievaluasi apakah program P2KP telah memberikan manfaat terhadap beneficiaries atau belum. Selain itu perlu adanya perawatan terhadap fasilitas umum yang telah difasilitasi oleh P2KP; diperlukan adanya koordinasi dengan BPS untuk mengetahui angka kemiskinan pasca program P2KP dilaksanakan; Sistem tanggung renteng sebaiknya dihapuskan, sehingga beneficiaries bisa belajar untuk bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukannya