Implementasi Peraturan pemerintah nomor 28/1977 tentang perwakafan tanah milik : Studi pada Kecamatan sumberpucung Kabupaten Malang

Pada zaman kemerdekaan ini telah dilakukan usaha pembaharuan hukum agraria, dengan diberlakukannya UU No. 5/1960, yaitu Undang-undang pokok agraria. Di dalam UUPA tersebut persoalan tentang perwakafan tanah ini telah mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (3) UUPA. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 yang dimuat dalam lembaran negara 1977 No. 38 tentang perwakafan tanah milik. Wakaf mempunyai fungsi yang sangat penting dalam masyarakat. Namun fungsi wakaf ini seringkali terganggu dengan adanya sengketa tanah wakaf yang bermula dari ketiadaan bukti tertulis dari sebuah proses perwakafan. Ketiadaan bukti tertulis disebabkan adanya proses perwakafan yang hanya didasarkan pada hukum fiqh tradisional dan tidak didasarkan pada PP. No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik. Jika dilihat dari segi usia maka PP tersebut bukan termasuk peraturan yang baru sehingga dapat dikatakan masyarakat sudah cukup faham terhadap PP tersebut. Sekarang yang menjadi masalah adalah mengapa masyarakat banyak yang tidak mematuhi PP tersebut. Bermula dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai PP tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengkaji kembali implementasi PP. No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP. No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, gagal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi yang kurang dari Pemerintah kepada masyarakat. Selain itu juga karena adanya sikap mental umat Islam yang berprinsip bahwa urusan wakaf merupakan ibadah yang erat hubungannya dengan Allah SWT, sehingga kepengurusan administrasinya kurang dihiraukan. Prosedur yang terlalu panjang, waktu yang terlalu lama dan berbelit-belit, serta besarnya dana untuk pengurusan tanah wakaf hingga tuntas, juga menjadi penghambat implementasi dari peraturan ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, maka perlu adanya peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para petugas yang menangani pendaftaran tanah wakaf sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam pendaftaran tanah wakaf. Penyempurnaan peraturan perundangan mengenai perwakafan juga diperlukan agar prosedurnya lebih sederhana