Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Pengembangan Electronic Government : studi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Malang

Electronic government merupakan proses transformasi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk menunjang pelaksanaan tugas dan peran pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Secara lebih spesifik, electronic government berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis digital. Sebagai sebuah proses transformasi, electronic government perlu dikembangkan ke arah yang lebih baik melalui tahapan yang realistik dan terukur, secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Malang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penerapan electronic government di Kota Malang dalam pengembangan electronic government? Dan faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Malang dalam pengembangan electronic government? Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang sebagai institusi pemerintah dalam mengembangkan electronic government dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Malang dalam pengembangan Electronic Government. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat-alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan electronic government yang dilakukan Pemerintah Kota Malang melalui Kantor Pengolahan Data Elektronik telah dilaksanakan dengan cukup baik dan berada pada jalur yang benar, meskipun belum didukung secara maksimal oleh seluruh jajaran dalam struktur Pemerintah Kota Malang. Pengembangan electronic government di Kota Malang dilakukan terhadap pengembangan jaringan infrastruktur “Malang Online” untuk menciptakan jaringan informasi yang terintegrasi dan terpadu, pengembangan website “Malang Online” dan aplikasi pengaduan online, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berkecimpung dalam pengelolaan informasi elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Strategi yang diterapkan dalam pengembangan telah disesuaikan dengan enam strategi pengembangan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, akan tetapi strategi yang berkaitan dengan penetapan standardisasi sistem informasi dan prosedur kerja masih belum diwujudkan dengan baik. Pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang telah berada pada tingkat Interaktif electronic government. Sedangkan berdasarkan tingkat pengembangan electronic government yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Malang telah berada pada pengembangan tingkat kedua, yaitu pematangan. Faktor pendukung dalam upaya mengembangkan electronic government di Kota Malang, antara lain adanya political will dari kepala daerah, infrastruktur jaringan yang kuat dan kebijakan daerah dalam rangka pengembangan electronic government. Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat hambatan-hambatan yang menghadang Kantor Pengolahan Data Elektronik, yaitu minimnya sumber daya manusia (brainware), kurangnya koordinasi antar setiap satuan kerja dan kecamatan, kurangnya dukungan aparatur kecamatan dan instansi dalam memutakhirkan dan mentransfer data. Faktor penghambat tersebut dapat diatasi dengan menyusun mekanisme kerja terpadu bagi seluruh satuan kerja Pemerintah Kota Malang melalui peraturan daerah yang mengikat dan melaksanakan pelatihan teknologi informasi bagi aparatur Pemerintah Kota Malang secara terus-menerus dan berkesinambungan